Pesantren di Yogyakarta menolak memberikan dukungan terhadap Rizieq Shihab sebagai imam besar umat Islam Indonesia

Nazaret - Pedass....! Begini Jawaban Pahit Ponpes di Yogyakarta Yang Tolak Surat Edaran Rizieq Jadi Imam Umat Islam

Pesantren di Yogyakarta menolak memberikan dukungan terhadap Rizieq Shihab sebagai imam besar umat Islam Indonesia. Beredar surat pernyataan tentang Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, yang isinya meminta kesediaan untuk mengangkat dirinya sebagai imam besar umat Islam

Surat pernyataan itu dibuat di Padeglang Provinsi Banten itu tertanggal 4 Januari 2017. Surat itu juga berisi seruan untuk berjanji setia atas perintah dan larangannya, yang sesuai dengan syariah Allah dan rasulnya. Edaran juga dibuat dengan melampirkan keterangan demi menyatukan umat Islam.

Surat edaran itu mencantumkan nama, jabatan, alamat, desa, kecamatan, kabupaten hingga provinsi. Selain itu surat juga mencantumkan identitas pembuat pernyataan.

Irwan Masduqi, Pemimpin Pesantren Assalaffiyah Mlangi di Nogotirto, Gamping Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta mengaku telah mendengar surat itu beredar di Banten. "Setahu saya surat itu baru beredar di Banten. Kalau di Yogyakarta belum ada edaran," kata Irwan ketika dihubungi , Ahad, 8 Januari 2017.

Menurut Irwan, Habib Rizieq tidak punya pengaruh besar di Pesantren Nahdlatul Ulama (NU). Pesantren NU lebih simpatik pada habib yang pro-perdamaian, santun, dan demokratis.

Pesantren NU pada umumnya lebih merujuk pada sosok seperti Habib Muhammad Luthfi bin Yahya dari Pekalongan, Jawa Tengah, yang toleran dan teguh membela Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Mayoritas pesantren NU tidak setuju dengan cara-cara Habib Rizieq," kata Irwan.

Pesantren itu dikenal mengajarkan pentingnya pendidikan toleransi dan keberagaman. Pondok itu dilanjutkan oleh putera Masduqi, yakni Haji Suja'i Masduqi. Suja'i guru spiritual tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang mengajarkan cinta dan kasih sayang.

Irwan merupakan anak Suja'i yang diwarisi untuk memimpin Pesantren Mlangi yang kini punya 750 santri laki-laki dan perempuan. Irwan tidak setuju dengan cara-cara yang dilakukan Islam garis keras yang sering menyerang kelompok lain. "Islam menghargai keragaman, bukan mengkafirkan. Tidak boleh saling memaksakan keyakinan," kata dia.

Read More

Warga Pulau Pramuka Minta Untuk Menunda Tablig Akbar AA GYM & GPNF MUI

Nazaret - Dai Abdullah Gymnastiar atau AA Gym dijadwalkan akan mengisi ceramah di Masjid Jami Al Makmuriah, Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Senin (9/1/2017) besok.

Sepengetahaun warga Kepulauan Seribu, ceramah AA Gym digelar dalam rangka peringatan Maulud Nabi Muhammad.

"Mau ada Maulid. AA Gym yang ceramah," kata salah seorang warga, Sa'adah (47) saat ditemui Kompas.com, Minggu (8/1/2017).

Karena dalam rangka Maulud itulah, Sa'adah mengaku akan hadir dalam acara tersebut.

"Mudah-mudahan, Insya Allah datang," kata warga yang sehari-harinya berjualan nasi ini.

Keterangan Sa'adah sebenarnya berkorelasi dengan laporan yang masuk ke kepolisian. Dalam laporan ke kepolisian, ceramah AA Gym besok digelar dalam rangka Maulud Nabi.

Adapun acaranya bertemakan "Kepulauan Seribu bersyukur, Kepulauan Seribu bertadabur Alquran. Selain AA Gym, penceramah lainnya yang juga akan hadir adalah Irena Handono.

Dalam laporan yang masuk ke kepolisian, acara tersebut kemungkinan akan dihadiri 400 orang.

Keterangan warga maupun laporan ke kepolisin agak berbeda dengan poster kegiatan acara yang menyebar di media sosial.

Dalam poster yang menyebar di medsos, disebutkan bahwa ceramah AA Gym digelar masih dalam rangka membahas kasus penodaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Acara digelar di Pulau Pramuka yang merupakan lokasi saat Ahok mengutip isi salah satu ayat dalam kitab suci Al Quran yang kemudian menyeretnya dalam proses peradilan.

Saat dikonfirmasi mengenai hal itu,  Ketua Masjid Jami Al Makmuriah, Faturrahman (70) menyatakan, sampai saat ini tema materi ceramah yang diterimanya masih membahas mengenai peringatan Maulid.

Ia mengaku belum bisa memastikan apakah tema materi ceramah memang akan membahas mengenai kasus Ahok.

"Saya khawatir aja, Tapi saya kira enggak mungkin. Memang disinyalir begitu, dikaitkan sama kampanye," ucap Faturrahman.

Sampai dengan Minggu malam, terpantau tidak ada persiapan khusus di Masjid Jami Al Makmuriah, seperti adanya pemasangan tenda maupun spanduk acara.

Kondisi masjid, baik di bagian luar maupun dalam gedung terpantau masih seperti hari-hari biasanya.



 Sementara Itu Warga Pulau Pramuka: Kami Sudah Tentram, Jangan Buat Kami Terpecah Belah, Tunda Tablig Akbar

Ketua Kelompok Nelayan Pulau Pramuka Abdullah bin Saidah meminta tablig akbar yang menghadirkan KH Abdullah Gymnastiar atau yang biasa disapa Aa Gym ditunda. Dia menduga ceramah Aa Gym dalam tablig akbar nanti akan berbau politik. Apalagi, penyelenggara tablig akbar ini merupakan salah satu massa anti pasangan calon tertentu.

Warga Pulau sudah tenteram dan jangan diganggu lagi. Seperti kemarin, kami dinyatakan oleh saksi Noval Bamukmin (persidangan Ahok 3 Januari 2017) bahwa kami kurang iman, itu terlalu menyakitkan. Dan sekarang kami sudah bisa mengendalikan diri. Jangan dibikin panas lagi,” ujar Abdullah dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (8/1).

Aa Gym berencana hadiri tablig akbar di Masjid Al Makmuriah pada Senin (9/1) bersama rombongan dari ormas Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI.

Abdullah mengingatkan, ceramah tentang agama baik saja buat masyarakat, tetapi ini momen Pilkada jangan sampai isinya menjelek- jelekan salah satu pasangan calon. Karena rumah ibadah kan tidak boleh digunakan untuk berkampanye.

“Bijaklah, karena kami sudah sejak lama aman dan tenteram. Dan jangan buat kami berpecah belah di antara kami hanya karena kami berbeda pilihan, ” tegasnya.

Abdullah menambahkan warga Pulau Pramuka hampir 60 persen memiliki ikatan saudara. Sehingga, tablig akbar berbau politik membuat warga terpecah belah.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan mestinya panitia sudah mengajukan izin tiga hari sebelumnya dalam penyelenggaraan tablig akbar. Namun sampai saat ini permohonan izin itu belum diterima polda Metro Jaya.

“Saya menghormari Aa Gym. Namun, kalau belum berizin sebaiknya ditunda dulu, setelah masa Pilkada DKI selesai silahkan saja. Ini kan masa kampanye, bisa jadi orang akan menganggap Aa Gym tengah berkampanye apalagi di dalam masjid, jelas pelanggaran,” pungkas Abdullah

Read More

Rapat Atau Wisata ?? Pemprov DKI Sewa 4 Gerbong Kereta Wisata untuk Rapat SKPD

Nazaret - Plt Gubernur DKI Sumarsono akan menggelar rapat kerja bersama kepala SKPD di gerbong kereta wisata menuju Yogyakarta. Rapat kerja dilakukan pada Jumat (13/1/2017) mendatang. Ada empat gerbong kereta wisata yang dipesan untuk kegiatan tersebut.

"Iya naik kereta wisata ke Yogyakarta. Itu kereta wisata KAI. Pemprov DKI rencana (pesan) 4 gerbong," ujar Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI, Andri Yansah saat dihubungi , Minggu (8/1/2017).

Sebelumnya Soni, sapaan akrab Sumarsono, mengatakan rapat kerja tersebut akan diikuti seluruh kepala SKPD di lingkungan Pemprov DKI. Andri termasuk salah satu pejabat SKPD yang akan mengikuti rapat kerja tersebut.

Dalam rencana kegiatan, rapat dijadwalkan akan selesai pada malam hari, tepat saat kereta api tiba di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Pagi hari, Sumarsono bersama pejabat Pemprov DKI akan diterima oleh Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X. Usai itu, Soni dan rombongan akan berekreasi di Yogyakarta sambil memelajari kebudayaan Kota Gudeg.

"Sekaligus melihat kekayaan budaya, paket-paket wisata apa yang bisa dikombinasikan, dikerjasamakan Jakarta-Jogja. Dalam rangka pengembangan budaya, termasuk di dalamnya budaya Betawi yang sedang kita gemakan," kata Soni


Rapat di Kereta Wisata, Kadishub DKI: Kepala SKPD Bayar Rp 7 Juta

Plt Gubernur DKI Sumarsono akan menggelar rapat kerja bersama kepala SKPD di gerbong kereta wisata. Masing-masing diharuskan membayar Rp 7 juta untuk akomodasi. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI (Kadishub DKI) Andri Yansah mengungkapkan uang akomodasi tersebut masuk kategori murah.

"Murah banget lah itu. Semua-semua Rp 7 juta," ungkap Andri , Minggu (8/1/2017).

Andri menjelaskan, ada empat gerbong kereta wisata dari Jakarta menuju Yogyakarta yang disewa dalam rapat SKPD itu. Harga sewa satu gerbong diperkirakan mencapai Rp 30 juta.

"Iya naik kereta wisata ke Yogyakarta. Itu kereta wisata KAI. Pemprov DKI rencana (pesan) 4 gerbong. Satu gerbong kalau nggak salah Rp 30 juta," kata Andri.

Sebelumnya Soni, sapaan akrab Sumarsono, mengatakan rapat kerja tersebut akan diikuti seluruh kepala SKPD di lingkungan Pemprov DKI. Andri termasuk salah satu pejabat SKPD yang akan mengikuti rapat kerja tersebut.

Dalam rencana kegiatan, rapat dijadwalkan akan selesai pada malam hari, tepat saat kereta api tiba di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Pagi hari, Sumarsono bersama pejabat Pemprov DKI akan diterima oleh Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Usai itu, Soni dan rombongan akan berekreasi di Yogyakarta sambil memelajari kebudayaan Kota Gudeg.

Read More

Banyak Kesaksian Tak Bernilai dalam Kasus Ahok

Nazaret - Empat saksi telah dihadirkan dalam sidang keempat kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Ahok pada Selasa 3 Januari 2016. Mereka adalah Habib Novel Chaidir Hasan Bamukmin, Gusjoy Setiawan, Muchsin alias Habib Muchsin, dan Samsu Hilal.

Dalam keterangannya, mayoritas saksi yang hadir mengaku tidak melihat langsung saat Ahok diduga menistakan agama di Kepulauan Seribu. Mereka hanya tahu dari video berdurasi 13 detik yang dipenggal dari rekaman aslinya selama 1 jam 40 menit.

Terkait hal itu, guru besar hukum pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Hibnu Nugoho menyatakan, kesaksian dengan hanya melihat penggalan video jelas tak bernilai.

"Pengaruh hukumnya, kesaksian yang tidak bernilai, karena terminologi saksi adalah apa yang dilihat, didengar dan diketahui," ucap Hibnu kepada Liputan6.com di Jakarta, Kamis (5/1/2017).

Dia meminta agar bisa membedakan mana saksi terlapor dan saksi fakta. Menurutnya, yang harus dihadirkan adalah saksi fakta atau yang melihat kejadian langsung.

"Dalam sidang harusnya saksi fakta. Saksi pelapor sifatnya hanya memberitahukan adanya dugaan tindak pidana," jelas Hibnu.

Meski kasus ini terkesan dipaksakan, ia meminta semua pihak di pengadilan harus tetap bisa membuktikan kesalahan Ahok dan mencari kebenaran, sebagaimana asas peradilan yang baik dan benar tanpa intervensi.

"Kesan dipaksakan? Saya kira semua orang tahu, kasus ini super cepat. Waktu itu Presiden, Kapolri pun sampai membuat deadline. Oleh karena itu, di pengadilan inilah dibuka untuk mecari kebenaran yang sebenarnya berdasarkan asas-asas peradilan yang baik dan benar,

Read More

Tindakan Militer Australia Terlalu Menyakitkan

Nazaret - TNI menghentikan sementara kerja sama militer dengan Australia. Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo buka suara mengenai alasan ‎penghentian sementara kerja sama tersebut.

Gatot menjelaskan, selama kerja sama itu dijalankan, Indonesia telah mengirimkan pasukan khusus Angkatan Darat (AD) ke Australia untuk mengajar para prajurit militer Australia. Namun, ternyata kurikulum yang diterapkan dan perilaku militer Australia menunjukkan sikap yang mendiskreditkan.

"Kurikulumnya dan pelajarannya, pekerjaan dari siswanya pun sama. Terlalu menyakitkan sehingga tidak perlu dijelaskan," kata Gatot di Menara Bidakara, Jakarta, Kamis (5/1/2016).

‎Gatot mengaku dia dengan Marsekal Angkatan Udara Australia Mark Binskin bersahabat lama. Namun mengingat ideologi masing-masing negara harus dijunjung tinggi dan tidak boleh ikut campur, terpaksa Panglima TNI mengirimkan surat pemberhentian sementara tersebut.

Dengan adanya surat itu, pihak Militer Australia juga menyatakan permintaan maaf atas berbagai hal yang sudah diperbuat. Untuk menghormati kerja sama ini, Australia akan mengirim Chief of Army ke Indonesia untuk meminta maaf.

‎"Setiap tentara itu dalam pendidikan ada doktrin. Doktrinnya agar sangat mencintai ideologinya, ideologi bangsanya. Dengan demikian, dia siap untuk mengorbankan jiwa raga untuk menghadapi apapun juga," tegas Gatot.

Pemerintah Australia menanggapi serius penghentian sementara kerja sama pertahanan dengan Indonesia. Menurut TNI, penundaan ini didasari sejumlah persoalan teknis.

Menteri Pertahanan Australia, Marise Payne mengatakan, panglima militer negaranya sudah melakukan kontak dengan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

"Panglima Angkatan Bersenjata, Marsekal Angkatan Udara Mark Binskin telah menyurati mitra Indonesianya, Jenderal Gatot Nurmantyo," sebut Binskin seperti dikutip dari keterangan pers Kementerian Pertahanan Australia.

Read More

Para Kampret Bilang Pajak STNK Naik 3 x Lipat Padahal Yg naik Itu Bukan Pajaknya Tapi Biaya Kalau Beli Motor & Mobil Baru

Nazaret - Terbitnya Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2016 tentang perubahan tarif PNBP di lingkungan kepolisian tak ayal menimbulkan keresahan. Parahnya perubahan tarif ini dipahami keliru oleh masyarakat, mereka mengira mereka harus bayar pajak dua sampai tiga kali dari yang biasa mereka bayar setiap tahunnya. Misal yang biasa bayar 250 ribu dikira bakal harus bayar 500 – 700 ribu, padahal bukan demikian. Terbitnya PP ini tidak lantas membuat masyarakat membayar pajak sebesar dua sampai tiga kalinya dari yang mereka biasa bayarkan tiap tahun.

Jika tidak bayar 2 sampai 3 kali lipat dari biasanya, lantas apa maksud kenaikan tarif dalam PP no 60 tahun 2016? Dari judul PP tersebut tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, sangat jelas bukan pajak kendaraan yang naik.

Lalu apa yang naik? Sebenarnya infografik yang diterbitkan oleh kepolisian sudah sangat jelas menyebutkan apa saja tarif yang naik. Namun info itu masih membingungkan bagi sebagian orang. Untuk memudahkan memahami berapa kenaikan biaya yang harus kita bayar? mari kita buka STNK dan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang kita miliki.

Dalam lembar surat ketetapan pajak daerah ada rincian apa saja yang harus kita bayar, antara lain :

• BBN-KB (Biaya Balik Nama Kendaran Bermotor)
• PKB (Pajak Kendaraan Bermotor)
• SWDKLLJ (Asuransi Jasa Raharja)
• BIAYA ADM. STNK
• BIAYA ADM. TNBK

Dari kelima point di atas, kita bandingkan dengan point yang ada dalam PP no 60 tahun, maka poin 2 Pajak Kendaraan Bermotor TIDAK ADA KENAIKAN. Yang naik adalah point berikut:

BBN-KB (jika kita melakukan balik nama)
BIAYA ADM. STNK : (1) Penerbitan STNK dibayar setiap 5 tahun sekali semula 50 ribu menjadi 100 ribu untuk roda 2 dan 3, sementara untuk roda 4 atau lebih naik dari 75 ribu menjadi 200 ribu. (2) Stempel Pengesahan STNK yang semula gratis menjadi 25 ribu untuk roda 2 dan tiga, sementara roda 4 atau lebih sebesar 50 ribu dibayar tiap tahun.
BIAYA ADM TNBK :  Biaya ganti plat nomor baru dibayar tiap 5 tahun sekali, naik dari 30 ribu menjadi 60 ribu untuk roda 2 dan 3, sementara roda 4 atau lebih naik dari 50 ribumenjadi 100 ribu.
Rincian diatas jelas menunjukkan bahwa kita TIDAK AKAN MEMBAYAR 2 – 3 KALI LIPAT DARI YANG BIASA KITA BAYAR, tetapi kenaikan yang harus kita tanggung adalah bagian point Biaya Adm. STNK dan TNBK.

Demikian penjelasan tentang ” Gagal Faham Kenaikan Pajak Kendaraan 2-3 Kali Lipat, Padahal Pajak Tidak Naik ” semoga bisa membantu. Silahkan share jika tulisan bermanfaat dan bisa membantu orang lain. salam…

Read More

Lepas Bantuan untuk Rohingya, Kegiatan Preesident Har Ini

Nazaret - PRESIDEN Joko Widodo hari ini melepas bantuan untuk pengungsi Rohingya di Myanmar. Setidaknya ada 10 kontainer yang dikirim melalui pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

"Sepuluh kontainer tersebut berisikan mie instan, makanan bayi berupa gandum dan sereal, sarung. Ini barang2 yg diminta dari sana setelah Menteri Luar Negeri (Retno Marsudi) berkomunikasi dengan di sana," kata Presiden di Terminal 3, Dermaga 302, Tanjung Priok, Kamis (29/12).

Menurut Jokowi, barang-barang itu banyak yang berasal dari masyarakat, seperti pengusaha, dan juga pemerintah. Dia menjelaskan, diplomasi telah menjalankan tugasnya untuk menunjukan kepedulian tanpa kegaduhan.

"Kepedulian kita sudah kita lakukan tanpa menggunakan megaphone diplomacy," papar dia.

Pada 6 Desember 2016, Jokowi sudah mengutus Menlu Retno untuk bertemu Aung San Suu Kyi, aktivis prodemokrasi Myanmar. Indonesia menyampaikan empat pesan mengenai pentingnya membuka akses kemanusiaan ke Negara Bagian Rakhine, tempat kediaman suku Rohingya.

Jokowi meminta Myanmar segera menciptakan stabilitas dan perdamaian di Rakhine. Dia juga menekankan perlunya perlindungan dan penghormatan HAM, utamanya bagi komunitas muslim.

"Harapan saya bantuan Indonesia ini diterima dengan baik sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama dan harapan saya perdamaian, stabilitas dan harmoni segera tercipta di Rakhine State," pungkas dia.






Sumber t: http://www.mediaindonesia.com/news/read/85045/presiden-jokowi-lepas-bantuan-untuk-rohingya/2016-12-29#sthash.IWKvLzYr.dpuf

Read More

DIN Beri Dukungan Moril Pada Bendahara MUI Yang Korupsi

Nazaret - KETUA Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin memberikan dukungan moril Bendahara MUI yang menjadi tersangka kasus suap Badan Keamanan Laut Fahmi Dharmawansyah, serta tersangka kasus korupsi lainnya yang juga mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman.

"Untuk memberikan dukungan moril agar Irman Gusman dan Fahmi sabar, tabah, dan tawakal menghadapi musibah ini. Tentu ketersangkaan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) ini merupakan ujian dan cobaan. Ini saya akan datang ke sana untuk berikan dukungan moril dan doa," terang Din Syamsuddin saat ditemui di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (29/12).

Ia mengaku tidak mengetahui secara rinci perkara yang disangkakan kepada kedua orang yang sudah dianggapnya sebagai sahabat dan keluarga itu. Sepengetahuannya, Irman dijerat KPK karena diduga menerima uang suap Rp100 juta.

"Kalau pak Fahmi Darmawansyah, kebetulan, dia itu bagaikan adik saya. Justru ketika terjadi operasi tangkap tangan bersama anak buahnya, beliau bersama keluarga sedang berlibur di Eropa yang sedianya akan pulang 29 Desember, dan bahkan dengan niat baik datang ke KPK walaupun belum ada surat panggilan, tetapi hari itu juga dijadikan tersangka yang ditahan," paparnya.

Dia mengaku, Fahmi memutuskan mengambil tender proyek pengadaan satelit monitoring di Bakamla untuk kepentingan negara. Pasalnya, itu memerlukan modal besar dan telah melewati proses tender resmi.

"Pak Fahmi Darmawansyah sebagai pengusaha, pengusaha muslim berniat untuk membantu. Dan sudah banyak mengeluarkan dana walaupun anggaran untuk proyek itu belum turun seluruhnya tetapi beliau telah mengeluarkan dana yang banyak," jelasnya.

Ia mengaku Fahmi tidak mengurusi urusan secara rinci dan biasanya diserahkan kepada bawahannya, termasuk dalam proses tender yang berujung penangkapan oleh KPK.

"Saya tahu persis, beliau itu tidak mengurus rinci dan detail. Jadi ketika anak buahnya ketika mengajukan lewat WA (WhatsApp) dia tidak baca," katanya.

Bahkan, lanjut dia, Fahmi kerap mengeluarkan cek kosong dan anak buahnya yang mengisi nominal uang yang akan dicairkan. Namun, nasi sudah menjadi bubur, sehingga Din pun meminta Fahmi agar sabar menghadapi proses hukum yang tengah ditangani oleh KPK.

"Namun terjadilah yang telah terjadi, beliau dengan tegar akan menghadapi masalah hukum ini dan akan kita dorong. Tentu sebagai warga negara harus taat hukum tetapi penegakan hukum itu juga harus taat berkeadilan,"jelasnya.

Din mengaku akan siap membela pelaku suap yang sudah dianggap sebagai adiknya itu ketika terbukti benar. Pasalnya, sejauh ini Din percaya bahwa Fahmi yang juga menjabat sebagai Bendahara MUI itu telah melakukan bisnisnya dengan benar dan demi kepentingan negara.

"Maka saya akan membela kepada orang-orang yang saya yakini benar. Namun kalau dia salah, tentu tidak sepatutnya kita membela. Tapi sampai saat ini saya mengetahui begitu lah, Pak Fahmi Darmawansyah membantu negara menyelenggarakan proyek tapi ada mungkin kesalahan pada anak buah yang kemudian tertangkap seperti itu," tutupnya



Sumber  http://www.mediaindonesia.com/news/read/85070/din-beri-dukungan-moril-kepada-fahmi-dan-irman-untuk-hadapi-kasus-di-kpk/2016-12-29#sthash.1151yuBw.dpuf

Read More