Jokowi: Jangan Ada Perangkap Politik! DPR Ingin 'Jegal' Calon Independen

Princes -  DPR ingin merevisi UU Pilkada dengan memperberat syarat bagi calon independen. Presiden Jokowi mewanti-wanti agar tak ada perangkap politik dalam revisi tersebut.

Presiden Jokowi hari ini menggelar rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Selasa . Jokowi mengawali pembahasan dengan meminta evaluasi Pilkada Serentak 2015.

"Saya ingin pelaksanaan pilkada mendatang lebih lancar, lebih aman dan disertai perbaikan dari kekurangan ada," kata Jokowi membuka rapat di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Selasa

Menurut Jokowi perlu ada perbaikan regulasi. Ini merupakan sinyal Presiden Jokowi setuju revisi UU Pilkada.

"Perlu ada perbaikan regulasi memayungi pelaksanaan pilkada selanjutnya sehingga lebih baik. Koreksi penyempurnaan yang bersifat pilkada kemarin juga memuat aturan baru yang sifatnya antisipatif ke depann," kata Jokowi.

"Saya tidak ingin bersifat tambal sulam hanya tutupi kekurangan lalu. harus antisipatif di masa yang akan datang," tambahnya.

Namun, revisi yang dilakukan haruslah untuk perbaikan kualitas pilkada. Jangan hanya sekadar menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) meringankan syarat calon independen. Jangan pula membuat aturan yang memperberat.

"Kita bisa memuat aturan-aturan baru yang belum diatur dan tentu saja sifatnya adalah antisipasif ke depan. Dan saya tidak ingin aturan-aturan regulasi pilkada bersifat tambal sulam yang sifatnya menutupi kekurangan-kekurangan yang lalu namun intinya harus antisipasif terhadap hal-hal yang terjadi di masyarakat yang akan datang. Karena jelas bahwa UU yang tambal sulam itu akan memakan energi, waktu dan biaya," jelas Jokowi.

Jokowi juga berharap regulasi tersebut benar-benar menjadi payung hukum yang sifatnya jangka panjang. Dia juga minta agar dilakukan pemetaan masalah serta memperhatikan betul revisi UU Pilkada yang dilakukan.

"Saya meminta diperhatikan betul revisi UU Pilkada tidak ada perangkap-perangkap kepentingan politik jangka pendek, tetapi benar-benar ini harus menjamin proses demokrasi di daerah agar bisa berjalan dengan kooperatif. Saya minta juga rumusan pasal-pasalnya jelas, tidak menimbulkan multitafsir," jelas Jokowi.