Ahok: Saya Setuju Legalisasi Lokalisasi Prostitusi, Tetapi Kita Munafik

Princes - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan setuju dengan legalisasi lokalisasi prostitusi. Namun tidak ada aturan yang mendasari kebijakan itu.

"Saya setuju (legalisasi kawasan prostitusi) tapi enggak bisa, enggak ada dasar konstitusinya. Kita kan bangsa yang munafik, enggak boleh," kata Basuki, di Balai Kota,

"Korupsi juga enggak boleh kan, tapi (korupsi) jalan terus gitu lho," kata Basuki lagi.

Sehingga ia tidak berencana melegalisasi kawasan lokalisasi prostitusi Kalijodo. Bahkan, lanjut dia, pekerja seks komersial (PSK) yang bekerja di Kalijodo tidak memiliki KTP DKI.

"Makanya kita jadi munafik kan? Saya sudah bilang berkali-kali, kalau kotoran manusia berserakan di mana-mana, itu jorok. Tapi kalau kamu masukin kotoran ke toilet enggak berasa jorok kan?," kata Basuki.


Kalau Enggak Ada Oknum Terlibat, Enggak Mungkin Kalijodo Bisa Bertahan


Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menengarai ada oknum yang membekingi kawasan hiburan Kalijodo.

Sebab, dia melanjutkan, kawasan itu bisa bertahan hingga kini, meskipun sudah beberapa kali ditertibkan.

"Kalau enggak ada oknum terlibat, enggak mungkin Kalijodo bisa bertahan begitu lama. Kalijodo jangan dilihat kecil gitu, loh," kata Basuki di Balai Kota, .

Basuki mengatakan, kawasan Kalijodo yang merupakan ruang hijau disalahgunakan menjadi lahan prostitusi dan perjudian. Bahkan, dia melanjutkan, perputaran uang karena perjudian di Kalijodo ini sangat besar.

Menurut buku Geger Kalijodo yang ditulis Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Krishna Murti, pada saat dia menjadi Kapolsek Metro Penjaringan tahun 2002, perputaran uang dari lapak-lapak judi yang ada di Kalijodo disebut mencapai Rp 500 juta setiap harinya.

"Kalijodo ini uangnya besar, bukan cuma prostitusi. Kalau lihat sejarah, dari dulu kan ada perjudian. Perjudian itu yang kencang," kata Basuki.

Oleh karena itu, ia berpikir untuk langsung menertibkan kawasan tersebut. Sebab, Basuki melanjutkan, kawasan itu lebih banyak memiliki mudarat dibandingkan dengan manfaat.

"Pasti ada resistensi melanggar HAM macam-macam-lah. Ya kalau kamu pukul petugas, petugasnya mati, kamu melanggar HAM, enggak? Kalau petugas yang mukul dibilang melanggar HAM, enggak pantas," kata Basuki.