Maklum, pria yang ikut mencalonkan diri lewat Partai Gerindra sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk tahun 2017 ini disebut-sebut terkait skandal suap dalam megaproyek reklamasi Teluk Jakarta bersama Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Tbk Ariesman Widjaja dan seorang karyawannya Triananda Prihantoro.
Alhasil, sejak penangkapan itu, suasana politik DKI Jakarta sontak menghangat. Maklum banyak pihak meyakini Gubernur DKI Jakarta Basuki Thahaja Purnama alias Ahok juga memiliki jejak di balik ulah Sanusi.
Dasarnya, Ahok yang beberapa waktu ini menjadi figur terkuat di Pilkada DKI 2017 lewat jalur independen dan disebut-sebut figur terkokoh untuk gubernur berikutnya, ternyata juga menjadi motor penggerak reklamasi Teluk Jakarta lewat izin yang diterbitkannya kepada PT Muara Wisesa Samudera, yang tak lain anak dari perusahaan PT Agung Podomoro Land.
Menelusur jejak Ahok
Gurat megaproyek reklamasi Teluk Jakarta sesungguhnya telah bergulir sejak 21 tahun silam. Hingga kini setidaknya ada 10 perusahaan yang kecipratan proyek raksasa ini.
Perusahaan itu yakni PT Kapuk Naga Indah, PT Jakarta Propertindo, PT Muara Wisesa Samudra, PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Intiland, PT Manggala Krida Yudha, PT Pelindo II, PT Kawasan Berikat Nusantara, PT Jaladri Kartika Ekapaksi, dan PT Pembangunan Jaya Ancol.
Sejauh ini, tarik menarik proyek ini terus bergulir. Dari 10 perusahaan yang berebut proyek reklamasi Teluk Jakarta, baru ada dua yang mendapatkan izin prinsip dari pemerintah daerah.
Pertama PT Kapuk Naga Indah, anak perusahaan Agung Sedayu Group, yang mendapat jatah pengelolaan reklamasi di pulau C, D dan E pada tahun 2012 oleh Gubernur Fauzi Bowo.
Dan kedua, PT Muara Wisesa Samudera, anak perusahaan PT Agung Podomoro Land yang diberikan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Thahaja Purnama atau Ahok pada tahun 2014.
Namun, proyek kontroversi ini tak semulus bayangan. Polemik payung hukum, menjadi ganjalan perusahaan pemegang izin prinsip untuk bergerak lebih leluasa dalam rencana reklamasi Teluk jakarta.
Dua perda yang sedianya menjadi payung reklamasi Teluk Jakarta, yakni Raperda rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil DKI Jakarta dan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta, tersangkut di kesepakatan anggota DPRD DKI Jakarta.
Tarik ulur bagi hasil
Sejak dicokoknya Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi bersama Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Tbk Ariesman Widjaja dan seorang karyawannya Triananda Prihantoro oleh KPK.
Ahok pun langsung mengklaim dugaanya bahwa skandal suap itu berkaitan dengan proyek reklamasi. Ia mengaitkan dugaannya dengan ketidaksetujuan DPRD DKI soal keputusannya mewajibkan bagi hasil 15 persen kepada Pemda DKI Jakarta dari nilai jual objek pajak (NJOP), dari setiap hak guna bangunan (HGB) dan hak pengelolaan (HPL) yang dijual yang didesak DPRD untuk diturunkan sebesar lima persen sesuai ketentuan perundangan.
"Siapa pun yang turunkan 15 persen, saya masalahkan. Berarti korupsi, ada deal," kata Ahok.
Meski begitu, dalih Ahok soal dugaan suap Sanusi tersebut, sepertinya tak diperhatikan oleh KPK.
Ketua KPK Agus Rahardjo bahkan mengisyaratkan guna kepentingan penyelidikan maka Ahok dan Fauzi Bowo pun bisa diambil keterangannya oleh KPK.
"Bisa saja (dipanggil Fauzi Bowo dan Ahok). Kita masih telusuri. Ini kasus besar, karena menyangkut investasi triliunan rupiah," kata Agus di Surabaya, Sabtu 2 April 2016.
Zero to hero
Sejauh ini, KPK memang masih menelusuri jauh soal skandal megaproyek reklamasi Teluk Jakarta. Namun, sejalan dengan itu opini publik mulai mengerucut kepada nasib Ahok di balik kasus ini.
Sebabnya, figur Ahok yang selama ini sudah terbangun di mata publik lewat ketegasannya dan sikap antikorupsi dan negosiasi, bukan tidak mungkin jadi bumerang balik.
Tandatangan Ahok yang menyetujui anak perusahaan PT Agung Podomoro Land yang kini, terbelit di KPK sejak tertangkapnya Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi, bak membuat posisi Ahok di ujung tanduk.
Maklum, jika saja KPK kemudian menetapkan ada kesalahan hukum di balik kasus reklamasi Teluk Jakarta, maka otomatis ini menjadi akhir dari langkah Ahok menuju kursi Gubernur DKI pada 2017. Bak hero to zero, tak menutup kemungkinan citra Ahok buruk.
"Ini bisa saja menyangkut eksekutif di pemda DKI Jakarta. Semua harus ditangkap jangan Sanusi saja," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Puyono.
Sejauh ini, opini publik yang bergaung soal keterlibatan Ahok dalam skandal Sanusi bersama PT Agung Podomoro Land dan PT Sedayu Group, terus bergulir hangat.
Di linimassa twitter misalnya, isu keterlibatan Ahok begitu menguat dan beberapa kali memuncaki percakapan di twitter.
Bahkan, isu yang bergulir ini langsung mendapat respons dari lawan politik Ahok di Pilkada DKI, Sandiaga Uno. Meski tak secara terbuka menyindir Ahok, Sandiaga mengaku prihatin dengan tertangkapnya Mohamad Sanusi.
"Tadi ada warga yang bilang supaya saya tidak korupsi, jangan sampai sudah nyalon (gubernur) gini, di depannya baik tapi di belakang korupsi," kata Sandiaga, Minggu 3 April 2016.
Lantas sejauh mana skandal Sanusi ini menguak banyak hal? KPK terus mendalami ini. Ahok mungkin tak tenang dengan kasus ini. Namun bisa jadi juga, terkuaknya skandal Sanusi ini bisa makin memperkokoh posisi Ahok di jalur independennya untuk kursi DKI satu.
Apapun itu, kasus korupsi di balik proyek raksasa reklamasi Teluk Jakarta patut dibersihkan. Siapa pun di balik itu, harus disikat tanpa ampun dan tanpa ada aroma politik, khususnya menjelang Pilkada DKI Jakarta. Sesuai janji Ketua KPK Agus Rahardjo, "Kita pasti kembangkan.".
0 komentar:
Post a Comment
Terimakasih Atas Komen nya ya Boss smoga bermanfaat..
God Bless You