Bantahan Nasdem Untuk Orang Yang selalu Menyalahkan Pemerintahan Jokowi

{ Princes.in }Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat, Patrice Rio Capella mempertanyakan dasar pengajuan hak angket kepada Menkum HAM Yasonna Laoly yang menerima kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono.

Pengajuan hak angket dinilai tidak tepat karena keputusan Menteri Yassona sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Dalam persoalan hak angket Menkum HAM duduk persoalannya seperti apa? Pak Yasonna telah sesuai jalan Undang-Undang karena Mahkamah Partai Golkar sudah memutuskan. Artinya beliau tidak secara tiba-tiba, tapi melalui proses panjang," katanya di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (23/3).

Patrice menjelaskan, keputusan yang dikeluarkan oleh Menkum HAM adalah memperkuat keputusan mahkamah partai. Untuk itu menurutnya, hak angket tidak tepat digulirkan kepada Menkum HAM.

"Pak Yasonna harus mengeluarkan putusan karena dia udah menyerahkan ke MPG (Mahkamah Partai Golkar). Masa sudah ada putusan MPG terus menteri minta penjelasan lagi ke MPG. Saya rasa tidak tepat kalau ada hak Angket," paparnya.

Patrice juga membantah, tudingan adanya desakan dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) untuk memenangkan kubu Agung Laksono guna memperkuat pemerintahan atau parlemen. Tuduhan itu dinilai sangat tidak berdasar dan berlebihan.

"Apa alasannya? Ini terlalu berlebihan. Ini kan masalah internal yang panjang. Agak mengherankan jika mempertanyakan kepada Yasonna," tandasnya

Semantara itu orang yang selalu merasa paling benar Fadli Zon desak Jokowi copot Menkumham Yasonna Laoly

Rapat Koalisi Merah Putih di rumah Ketua Umum PPP Djan Faridz malam ini membahas keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengesahkan kepengurusan Agung Laksono. Mereka menilai keputusan tersebut salah satu bentuk 'abuse of power'.

Wakil Ketua DPR dari Partai Gerindra Fadli Zon pun mendesak Presiden Joko Widodo untuk bersikap atas hal tersebut.

"Saya kira presiden perlu memberikan statemen apakah keputusan Menkumham adalah keputusan yang diketahui pemerintah. Apakah presiden seorang presiden atau suruhan partai. Jelas ini mengkhianati kita," ujar Fadli Zon usai rapat KMP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat,.

Fadli mengatakan jika keputusan Yasonna tersebut betul-betul bertentangan dengan pemerintahan, seharusnya Presiden Jokowi memberikan sanksi yang tegas. Bahkan, kata Fadli, bisa dengan pencopotan Yasonna sebagai Menkumham.

"Dia tahu apa yang terjadai tetap menggunakan kekuasaan untuk kepentingan politik. Kalau memang itu tidak sejalan dengan Presiden harus copot Laoly," ujarnya.

Fadli mengamini dengan adanya keputusan itu pemerintahan menjadi terganggu. Jika kondisi ini terus demikian, maka stabilitas ekonomi pun juga terganggu.

"DPR tidak akan terganggu. Tapi kinerja pemerintah terganggu. Benahi saja masalah ekonomi yang sudah makin larut ini. Sebentar lagi saya kira kita akan ada gerakan massal. Oleh karena itu politik harus distabilkan," ujar Fadli.

Idrus Marham menambahkan keputusan Menkumham Yasonna terkait kisruh Golkar tidak membuat pencerahan di kedua kubu. Justru keputusannya itu, kata Idrus, semakin memperburuk kondisi Golkar.

"Keputusan yang diambil tidak memberikan pencerahan. Kalau seperti ini langkah yang diambil menkum ham bukan menyelesaikan masalah tapi membuat masalah baru. Ini yang jadi persoalan. Kalau ini yang di cederai," ujarnya.

Malam ini Koalisi Merah Putih (KMP) menggelar rapat di kediaman Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta Djan Faridz. Dalam pertemuan itu, hadir seluruh petinggi parpol termasuk Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum Golkar Aburizal Bakrie