Susi ajak kumpukan koin Rp 200 juta Untuk Kejaksaan Atas Vonis Ringan...

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali mengkritik keputusan Kejaksaan Tinggi Maluku yang hanya menuntut Rp 200 juta pada pemilik kapal MV Hai Fa yang terang-terang melakukan pelanggaran dengan mencuri ikan di perairan Indonesia. Susi tidak puas, apalagi kasus ini terbesar sepanjang penangkapan kapal pencuri ikan.

Menteri Susi mengajak masyarakat protes atas keputusan itu dengan cara gerakan mengumpulkan koin. Namun tidak jelas tujuan pengumpulan koin yang akan dilakukan Susi.

"Bikin gerakan (kumpulkan) koin buat kedaulatan, ya sampai Rp 200 juta. Sita buat negara," kata Menteri Susi di Jakarta, Rabu (25/3).
Langkah itu sebagai bentuk kekecewaannya lantaran keputusan Kejaksaan Tinggi jauh di bawah ekspektasinya. Sebab selama ini Susi berharap keputusan berat untuk kapal-kapal pencuri ikan di perairan Indonesia.

Dia sekaligus mengingatkan semua pihak untuk tidak ragu-ragu menindak pencuri ikan di Indonesia. "Kita nggak perlu ragu-ragu, jangan takut bilateral terganggu, ancaman iya ancaman, tapi ini (illegal fishing) musuh dunia," tegasnya.

Sebelumnya, akhir Desember 2014, patroli Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama TNI-AL berhasil mengamankan kapal raksasa berbendera Panama, MV Hai Fa ketika merapat di pelabuhan Wanam, Merauke.

Kejaksaan Tinggi Maluku memutuskan menetapkan denda Rp 200 juta untuk pemilik kapal. Keputusan ini membuat Susi gusar.Namun Kejaksaan menyampaikan klarifikasi atas pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang mengaku kecewa atas tuntutan ringan jaksa terhadap Kapal MV Hai Fa yang diduga mencuri ikan di perairan Indonesia. Kejati menyatakan, tuntutan itu dibuat berdasarkan undang-undang yang ada.

"Penuntutan didasarkan pada fakta persidangan dan pasal 100 jo pasal 7 ayat 2 huruf M Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun atau denda maksimal Rp 250 juta (Dua Ratus Lima Puluh Juta)," jelas Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Bobby Palapia dalam siaran pers yang diterima merdeka.com, Selasa (24/3).

Bobby menjelaskan, terkait Surat Layak Operasi yang tidak diterbitkan oleh Pengawas Perikanan merupakan hal yang tidak lazim karena pemilik kapal sudah mengantongi Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan oleh Syahbandar.

Padahal, lanjut Bobby, Surat Layak Operasi merupakan bagian tak terpisahkan dari SPB atau Surat Persetujuan Berlayar. Selain itu, pihak penyidik Lantamal sudah berulang kali meminta saksi ahli dari pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memberikan keterangan sekaligus masukan bagi Jaksa Penuntut Umum.

"Namun hingga perkara ini sampai pada proses penuntutan, tim ahli dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tak kunjung hadir," ujar Bobby.

Bobby menyampaikan, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Chuck Suryosumpeno meminta agar seluruh pihak mampu menahan diri seraya menghormati hukum dan proses peradilan yang sedang berlangsung karena seyogianya penegakan hukum haruslah bebas dari intervensi dan tekanan dari pihak manapun.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku kecewa terhadap ringannya tuntutan yang diajukan jaksa terhadap kapal MV Hai Fa berbobot sekitar 3.000 Gross Tonnage (GT) yang diduga mencuri ikan di Indonesia.

"Setelah kami teliti, hasilnya sangat mengecewakan," kata Susi Pudjiastuti dalam jumpa pers yang digelar di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta