Warga Pulau Pramuka Minta Untuk Menunda Tablig Akbar AA GYM & GPNF MUI

Nazaret - Dai Abdullah Gymnastiar atau AA Gym dijadwalkan akan mengisi ceramah di Masjid Jami Al Makmuriah, Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Senin (9/1/2017) besok.

Sepengetahaun warga Kepulauan Seribu, ceramah AA Gym digelar dalam rangka peringatan Maulud Nabi Muhammad.

"Mau ada Maulid. AA Gym yang ceramah," kata salah seorang warga, Sa'adah (47) saat ditemui Kompas.com, Minggu (8/1/2017).

Karena dalam rangka Maulud itulah, Sa'adah mengaku akan hadir dalam acara tersebut.

"Mudah-mudahan, Insya Allah datang," kata warga yang sehari-harinya berjualan nasi ini.

Keterangan Sa'adah sebenarnya berkorelasi dengan laporan yang masuk ke kepolisian. Dalam laporan ke kepolisian, ceramah AA Gym besok digelar dalam rangka Maulud Nabi.

Adapun acaranya bertemakan "Kepulauan Seribu bersyukur, Kepulauan Seribu bertadabur Alquran. Selain AA Gym, penceramah lainnya yang juga akan hadir adalah Irena Handono.

Dalam laporan yang masuk ke kepolisian, acara tersebut kemungkinan akan dihadiri 400 orang.

Keterangan warga maupun laporan ke kepolisin agak berbeda dengan poster kegiatan acara yang menyebar di media sosial.

Dalam poster yang menyebar di medsos, disebutkan bahwa ceramah AA Gym digelar masih dalam rangka membahas kasus penodaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Acara digelar di Pulau Pramuka yang merupakan lokasi saat Ahok mengutip isi salah satu ayat dalam kitab suci Al Quran yang kemudian menyeretnya dalam proses peradilan.

Saat dikonfirmasi mengenai hal itu,  Ketua Masjid Jami Al Makmuriah, Faturrahman (70) menyatakan, sampai saat ini tema materi ceramah yang diterimanya masih membahas mengenai peringatan Maulid.

Ia mengaku belum bisa memastikan apakah tema materi ceramah memang akan membahas mengenai kasus Ahok.

"Saya khawatir aja, Tapi saya kira enggak mungkin. Memang disinyalir begitu, dikaitkan sama kampanye," ucap Faturrahman.

Sampai dengan Minggu malam, terpantau tidak ada persiapan khusus di Masjid Jami Al Makmuriah, seperti adanya pemasangan tenda maupun spanduk acara.

Kondisi masjid, baik di bagian luar maupun dalam gedung terpantau masih seperti hari-hari biasanya.



 Sementara Itu Warga Pulau Pramuka: Kami Sudah Tentram, Jangan Buat Kami Terpecah Belah, Tunda Tablig Akbar

Ketua Kelompok Nelayan Pulau Pramuka Abdullah bin Saidah meminta tablig akbar yang menghadirkan KH Abdullah Gymnastiar atau yang biasa disapa Aa Gym ditunda. Dia menduga ceramah Aa Gym dalam tablig akbar nanti akan berbau politik. Apalagi, penyelenggara tablig akbar ini merupakan salah satu massa anti pasangan calon tertentu.

Warga Pulau sudah tenteram dan jangan diganggu lagi. Seperti kemarin, kami dinyatakan oleh saksi Noval Bamukmin (persidangan Ahok 3 Januari 2017) bahwa kami kurang iman, itu terlalu menyakitkan. Dan sekarang kami sudah bisa mengendalikan diri. Jangan dibikin panas lagi,” ujar Abdullah dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (8/1).

Aa Gym berencana hadiri tablig akbar di Masjid Al Makmuriah pada Senin (9/1) bersama rombongan dari ormas Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI.

Abdullah mengingatkan, ceramah tentang agama baik saja buat masyarakat, tetapi ini momen Pilkada jangan sampai isinya menjelek- jelekan salah satu pasangan calon. Karena rumah ibadah kan tidak boleh digunakan untuk berkampanye.

“Bijaklah, karena kami sudah sejak lama aman dan tenteram. Dan jangan buat kami berpecah belah di antara kami hanya karena kami berbeda pilihan, ” tegasnya.

Abdullah menambahkan warga Pulau Pramuka hampir 60 persen memiliki ikatan saudara. Sehingga, tablig akbar berbau politik membuat warga terpecah belah.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan mestinya panitia sudah mengajukan izin tiga hari sebelumnya dalam penyelenggaraan tablig akbar. Namun sampai saat ini permohonan izin itu belum diterima polda Metro Jaya.

“Saya menghormari Aa Gym. Namun, kalau belum berizin sebaiknya ditunda dulu, setelah masa Pilkada DKI selesai silahkan saja. Ini kan masa kampanye, bisa jadi orang akan menganggap Aa Gym tengah berkampanye apalagi di dalam masjid, jelas pelanggaran,” pungkas Abdullah

Read More

Rapat Atau Wisata ?? Pemprov DKI Sewa 4 Gerbong Kereta Wisata untuk Rapat SKPD

Nazaret - Plt Gubernur DKI Sumarsono akan menggelar rapat kerja bersama kepala SKPD di gerbong kereta wisata menuju Yogyakarta. Rapat kerja dilakukan pada Jumat (13/1/2017) mendatang. Ada empat gerbong kereta wisata yang dipesan untuk kegiatan tersebut.

"Iya naik kereta wisata ke Yogyakarta. Itu kereta wisata KAI. Pemprov DKI rencana (pesan) 4 gerbong," ujar Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI, Andri Yansah saat dihubungi , Minggu (8/1/2017).

Sebelumnya Soni, sapaan akrab Sumarsono, mengatakan rapat kerja tersebut akan diikuti seluruh kepala SKPD di lingkungan Pemprov DKI. Andri termasuk salah satu pejabat SKPD yang akan mengikuti rapat kerja tersebut.

Dalam rencana kegiatan, rapat dijadwalkan akan selesai pada malam hari, tepat saat kereta api tiba di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Pagi hari, Sumarsono bersama pejabat Pemprov DKI akan diterima oleh Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X. Usai itu, Soni dan rombongan akan berekreasi di Yogyakarta sambil memelajari kebudayaan Kota Gudeg.

"Sekaligus melihat kekayaan budaya, paket-paket wisata apa yang bisa dikombinasikan, dikerjasamakan Jakarta-Jogja. Dalam rangka pengembangan budaya, termasuk di dalamnya budaya Betawi yang sedang kita gemakan," kata Soni


Rapat di Kereta Wisata, Kadishub DKI: Kepala SKPD Bayar Rp 7 Juta

Plt Gubernur DKI Sumarsono akan menggelar rapat kerja bersama kepala SKPD di gerbong kereta wisata. Masing-masing diharuskan membayar Rp 7 juta untuk akomodasi. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI (Kadishub DKI) Andri Yansah mengungkapkan uang akomodasi tersebut masuk kategori murah.

"Murah banget lah itu. Semua-semua Rp 7 juta," ungkap Andri , Minggu (8/1/2017).

Andri menjelaskan, ada empat gerbong kereta wisata dari Jakarta menuju Yogyakarta yang disewa dalam rapat SKPD itu. Harga sewa satu gerbong diperkirakan mencapai Rp 30 juta.

"Iya naik kereta wisata ke Yogyakarta. Itu kereta wisata KAI. Pemprov DKI rencana (pesan) 4 gerbong. Satu gerbong kalau nggak salah Rp 30 juta," kata Andri.

Sebelumnya Soni, sapaan akrab Sumarsono, mengatakan rapat kerja tersebut akan diikuti seluruh kepala SKPD di lingkungan Pemprov DKI. Andri termasuk salah satu pejabat SKPD yang akan mengikuti rapat kerja tersebut.

Dalam rencana kegiatan, rapat dijadwalkan akan selesai pada malam hari, tepat saat kereta api tiba di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Pagi hari, Sumarsono bersama pejabat Pemprov DKI akan diterima oleh Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Usai itu, Soni dan rombongan akan berekreasi di Yogyakarta sambil memelajari kebudayaan Kota Gudeg.

Read More

Banyak Kesaksian Tak Bernilai dalam Kasus Ahok

Nazaret - Empat saksi telah dihadirkan dalam sidang keempat kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Ahok pada Selasa 3 Januari 2016. Mereka adalah Habib Novel Chaidir Hasan Bamukmin, Gusjoy Setiawan, Muchsin alias Habib Muchsin, dan Samsu Hilal.

Dalam keterangannya, mayoritas saksi yang hadir mengaku tidak melihat langsung saat Ahok diduga menistakan agama di Kepulauan Seribu. Mereka hanya tahu dari video berdurasi 13 detik yang dipenggal dari rekaman aslinya selama 1 jam 40 menit.

Terkait hal itu, guru besar hukum pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Hibnu Nugoho menyatakan, kesaksian dengan hanya melihat penggalan video jelas tak bernilai.

"Pengaruh hukumnya, kesaksian yang tidak bernilai, karena terminologi saksi adalah apa yang dilihat, didengar dan diketahui," ucap Hibnu kepada Liputan6.com di Jakarta, Kamis (5/1/2017).

Dia meminta agar bisa membedakan mana saksi terlapor dan saksi fakta. Menurutnya, yang harus dihadirkan adalah saksi fakta atau yang melihat kejadian langsung.

"Dalam sidang harusnya saksi fakta. Saksi pelapor sifatnya hanya memberitahukan adanya dugaan tindak pidana," jelas Hibnu.

Meski kasus ini terkesan dipaksakan, ia meminta semua pihak di pengadilan harus tetap bisa membuktikan kesalahan Ahok dan mencari kebenaran, sebagaimana asas peradilan yang baik dan benar tanpa intervensi.

"Kesan dipaksakan? Saya kira semua orang tahu, kasus ini super cepat. Waktu itu Presiden, Kapolri pun sampai membuat deadline. Oleh karena itu, di pengadilan inilah dibuka untuk mecari kebenaran yang sebenarnya berdasarkan asas-asas peradilan yang baik dan benar,

Read More

Tindakan Militer Australia Terlalu Menyakitkan

Nazaret - TNI menghentikan sementara kerja sama militer dengan Australia. Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo buka suara mengenai alasan ‎penghentian sementara kerja sama tersebut.

Gatot menjelaskan, selama kerja sama itu dijalankan, Indonesia telah mengirimkan pasukan khusus Angkatan Darat (AD) ke Australia untuk mengajar para prajurit militer Australia. Namun, ternyata kurikulum yang diterapkan dan perilaku militer Australia menunjukkan sikap yang mendiskreditkan.

"Kurikulumnya dan pelajarannya, pekerjaan dari siswanya pun sama. Terlalu menyakitkan sehingga tidak perlu dijelaskan," kata Gatot di Menara Bidakara, Jakarta, Kamis (5/1/2016).

‎Gatot mengaku dia dengan Marsekal Angkatan Udara Australia Mark Binskin bersahabat lama. Namun mengingat ideologi masing-masing negara harus dijunjung tinggi dan tidak boleh ikut campur, terpaksa Panglima TNI mengirimkan surat pemberhentian sementara tersebut.

Dengan adanya surat itu, pihak Militer Australia juga menyatakan permintaan maaf atas berbagai hal yang sudah diperbuat. Untuk menghormati kerja sama ini, Australia akan mengirim Chief of Army ke Indonesia untuk meminta maaf.

‎"Setiap tentara itu dalam pendidikan ada doktrin. Doktrinnya agar sangat mencintai ideologinya, ideologi bangsanya. Dengan demikian, dia siap untuk mengorbankan jiwa raga untuk menghadapi apapun juga," tegas Gatot.

Pemerintah Australia menanggapi serius penghentian sementara kerja sama pertahanan dengan Indonesia. Menurut TNI, penundaan ini didasari sejumlah persoalan teknis.

Menteri Pertahanan Australia, Marise Payne mengatakan, panglima militer negaranya sudah melakukan kontak dengan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

"Panglima Angkatan Bersenjata, Marsekal Angkatan Udara Mark Binskin telah menyurati mitra Indonesianya, Jenderal Gatot Nurmantyo," sebut Binskin seperti dikutip dari keterangan pers Kementerian Pertahanan Australia.

Read More

Para Kampret Bilang Pajak STNK Naik 3 x Lipat Padahal Yg naik Itu Bukan Pajaknya Tapi Biaya Kalau Beli Motor & Mobil Baru

Nazaret - Terbitnya Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2016 tentang perubahan tarif PNBP di lingkungan kepolisian tak ayal menimbulkan keresahan. Parahnya perubahan tarif ini dipahami keliru oleh masyarakat, mereka mengira mereka harus bayar pajak dua sampai tiga kali dari yang biasa mereka bayar setiap tahunnya. Misal yang biasa bayar 250 ribu dikira bakal harus bayar 500 – 700 ribu, padahal bukan demikian. Terbitnya PP ini tidak lantas membuat masyarakat membayar pajak sebesar dua sampai tiga kalinya dari yang mereka biasa bayarkan tiap tahun.

Jika tidak bayar 2 sampai 3 kali lipat dari biasanya, lantas apa maksud kenaikan tarif dalam PP no 60 tahun 2016? Dari judul PP tersebut tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, sangat jelas bukan pajak kendaraan yang naik.

Lalu apa yang naik? Sebenarnya infografik yang diterbitkan oleh kepolisian sudah sangat jelas menyebutkan apa saja tarif yang naik. Namun info itu masih membingungkan bagi sebagian orang. Untuk memudahkan memahami berapa kenaikan biaya yang harus kita bayar? mari kita buka STNK dan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang kita miliki.

Dalam lembar surat ketetapan pajak daerah ada rincian apa saja yang harus kita bayar, antara lain :

• BBN-KB (Biaya Balik Nama Kendaran Bermotor)
• PKB (Pajak Kendaraan Bermotor)
• SWDKLLJ (Asuransi Jasa Raharja)
• BIAYA ADM. STNK
• BIAYA ADM. TNBK

Dari kelima point di atas, kita bandingkan dengan point yang ada dalam PP no 60 tahun, maka poin 2 Pajak Kendaraan Bermotor TIDAK ADA KENAIKAN. Yang naik adalah point berikut:

BBN-KB (jika kita melakukan balik nama)
BIAYA ADM. STNK : (1) Penerbitan STNK dibayar setiap 5 tahun sekali semula 50 ribu menjadi 100 ribu untuk roda 2 dan 3, sementara untuk roda 4 atau lebih naik dari 75 ribu menjadi 200 ribu. (2) Stempel Pengesahan STNK yang semula gratis menjadi 25 ribu untuk roda 2 dan tiga, sementara roda 4 atau lebih sebesar 50 ribu dibayar tiap tahun.
BIAYA ADM TNBK :  Biaya ganti plat nomor baru dibayar tiap 5 tahun sekali, naik dari 30 ribu menjadi 60 ribu untuk roda 2 dan 3, sementara roda 4 atau lebih naik dari 50 ribumenjadi 100 ribu.
Rincian diatas jelas menunjukkan bahwa kita TIDAK AKAN MEMBAYAR 2 – 3 KALI LIPAT DARI YANG BIASA KITA BAYAR, tetapi kenaikan yang harus kita tanggung adalah bagian point Biaya Adm. STNK dan TNBK.

Demikian penjelasan tentang ” Gagal Faham Kenaikan Pajak Kendaraan 2-3 Kali Lipat, Padahal Pajak Tidak Naik ” semoga bisa membantu. Silahkan share jika tulisan bermanfaat dan bisa membantu orang lain. salam…

Read More

Lepas Bantuan untuk Rohingya, Kegiatan Preesident Har Ini

Nazaret - PRESIDEN Joko Widodo hari ini melepas bantuan untuk pengungsi Rohingya di Myanmar. Setidaknya ada 10 kontainer yang dikirim melalui pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

"Sepuluh kontainer tersebut berisikan mie instan, makanan bayi berupa gandum dan sereal, sarung. Ini barang2 yg diminta dari sana setelah Menteri Luar Negeri (Retno Marsudi) berkomunikasi dengan di sana," kata Presiden di Terminal 3, Dermaga 302, Tanjung Priok, Kamis (29/12).

Menurut Jokowi, barang-barang itu banyak yang berasal dari masyarakat, seperti pengusaha, dan juga pemerintah. Dia menjelaskan, diplomasi telah menjalankan tugasnya untuk menunjukan kepedulian tanpa kegaduhan.

"Kepedulian kita sudah kita lakukan tanpa menggunakan megaphone diplomacy," papar dia.

Pada 6 Desember 2016, Jokowi sudah mengutus Menlu Retno untuk bertemu Aung San Suu Kyi, aktivis prodemokrasi Myanmar. Indonesia menyampaikan empat pesan mengenai pentingnya membuka akses kemanusiaan ke Negara Bagian Rakhine, tempat kediaman suku Rohingya.

Jokowi meminta Myanmar segera menciptakan stabilitas dan perdamaian di Rakhine. Dia juga menekankan perlunya perlindungan dan penghormatan HAM, utamanya bagi komunitas muslim.

"Harapan saya bantuan Indonesia ini diterima dengan baik sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama dan harapan saya perdamaian, stabilitas dan harmoni segera tercipta di Rakhine State," pungkas dia.






Sumber t: http://www.mediaindonesia.com/news/read/85045/presiden-jokowi-lepas-bantuan-untuk-rohingya/2016-12-29#sthash.IWKvLzYr.dpuf

Read More

DIN Beri Dukungan Moril Pada Bendahara MUI Yang Korupsi

Nazaret - KETUA Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin memberikan dukungan moril Bendahara MUI yang menjadi tersangka kasus suap Badan Keamanan Laut Fahmi Dharmawansyah, serta tersangka kasus korupsi lainnya yang juga mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman.

"Untuk memberikan dukungan moril agar Irman Gusman dan Fahmi sabar, tabah, dan tawakal menghadapi musibah ini. Tentu ketersangkaan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) ini merupakan ujian dan cobaan. Ini saya akan datang ke sana untuk berikan dukungan moril dan doa," terang Din Syamsuddin saat ditemui di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (29/12).

Ia mengaku tidak mengetahui secara rinci perkara yang disangkakan kepada kedua orang yang sudah dianggapnya sebagai sahabat dan keluarga itu. Sepengetahuannya, Irman dijerat KPK karena diduga menerima uang suap Rp100 juta.

"Kalau pak Fahmi Darmawansyah, kebetulan, dia itu bagaikan adik saya. Justru ketika terjadi operasi tangkap tangan bersama anak buahnya, beliau bersama keluarga sedang berlibur di Eropa yang sedianya akan pulang 29 Desember, dan bahkan dengan niat baik datang ke KPK walaupun belum ada surat panggilan, tetapi hari itu juga dijadikan tersangka yang ditahan," paparnya.

Dia mengaku, Fahmi memutuskan mengambil tender proyek pengadaan satelit monitoring di Bakamla untuk kepentingan negara. Pasalnya, itu memerlukan modal besar dan telah melewati proses tender resmi.

"Pak Fahmi Darmawansyah sebagai pengusaha, pengusaha muslim berniat untuk membantu. Dan sudah banyak mengeluarkan dana walaupun anggaran untuk proyek itu belum turun seluruhnya tetapi beliau telah mengeluarkan dana yang banyak," jelasnya.

Ia mengaku Fahmi tidak mengurusi urusan secara rinci dan biasanya diserahkan kepada bawahannya, termasuk dalam proses tender yang berujung penangkapan oleh KPK.

"Saya tahu persis, beliau itu tidak mengurus rinci dan detail. Jadi ketika anak buahnya ketika mengajukan lewat WA (WhatsApp) dia tidak baca," katanya.

Bahkan, lanjut dia, Fahmi kerap mengeluarkan cek kosong dan anak buahnya yang mengisi nominal uang yang akan dicairkan. Namun, nasi sudah menjadi bubur, sehingga Din pun meminta Fahmi agar sabar menghadapi proses hukum yang tengah ditangani oleh KPK.

"Namun terjadilah yang telah terjadi, beliau dengan tegar akan menghadapi masalah hukum ini dan akan kita dorong. Tentu sebagai warga negara harus taat hukum tetapi penegakan hukum itu juga harus taat berkeadilan,"jelasnya.

Din mengaku akan siap membela pelaku suap yang sudah dianggap sebagai adiknya itu ketika terbukti benar. Pasalnya, sejauh ini Din percaya bahwa Fahmi yang juga menjabat sebagai Bendahara MUI itu telah melakukan bisnisnya dengan benar dan demi kepentingan negara.

"Maka saya akan membela kepada orang-orang yang saya yakini benar. Namun kalau dia salah, tentu tidak sepatutnya kita membela. Tapi sampai saat ini saya mengetahui begitu lah, Pak Fahmi Darmawansyah membantu negara menyelenggarakan proyek tapi ada mungkin kesalahan pada anak buah yang kemudian tertangkap seperti itu," tutupnya



Sumber  http://www.mediaindonesia.com/news/read/85070/din-beri-dukungan-moril-kepada-fahmi-dan-irman-untuk-hadapi-kasus-di-kpk/2016-12-29#sthash.1151yuBw.dpuf

Read More

Kasus Rizieq tidak Akan Dihentikan , Ujar Kapolri

Nazaret - KEPALA Kepolisian RI, Jendral Tito Karnavian memastikan penanganan kasus dugaan penistaan agama oleh imam besar Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, tidak akan dihentikan.

Tito, usai memberikan kuliah umum di Universitas Trunojoyo, Bangkalan, Jawa Timur, Kamis (29/12), menyatakan Polri tidak memiliki alasan untuk menghentikan kasus tersebut sehingga penanganannya akan terus dilanjutkan.

Rizieq dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) pada Senin (26/12) lalu. Laporan itu didasari cuplikan ceramah salah seorang inisiator aksi 212 itu yang beredar di media sosial karena dianggap menistakan agama Kristen.

Menurut Tito, kasus tersebut masih tahap penyelidikan dan masih dalam proses pengkajian materi laporan.

"Memang terlapor belum ditetapkan sebagai tersangka karena masih dalam tahap lidik," terang Kapolri.

Selain PMKRI, Student Peace Institute (SPI) juga melaporkan pemilik akun Twitter @SayaReya dan Rizieq ke Polda Metro Jaya atas tuduhan menyebarkan kebencian berdasarkan SARA.

Direktur Eksekutif SPI Doddy Abdallah mengatakan, dalam pelaporan kasus ini pihaknya membawa bukti rekaman Rizieq saat berceramah di salah satu tempat beberapa waktu lalu.

"Kami membawa bukti berupa salinan video di dalam flashdisk yang kami serahkan kepada polisi, juga screenshot dari akun penyebar awal yang kami serahkan kepada pihak kepolisian," kata Doddy.

Rizieq disebut telah melukai perasaan umat kristiani. Akun Twitter @SayaReya mengutip dari ucapan Rizieq 'kalau tuhannya beranak, bidannya siapa?'. OL-2







Sumber http://www.mediaindonesia.com/news/read/85076/kapolri-kasus-rizieq-tidak-akan-dihentikan/2016-12-29

Read More

Nasabah Tertipu Investasi Emas, Tergiur Label MUI

Nazaret - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin berjanji membantu para nasabah korban PT Golden Traders Indonesia Syariah (GTIS) sampai mendapatkan kembali uang yang telah disetorkan. "Majelis Ulama Indonesia akan membentuk task-force untuk mendampingi forum nasabah GTIS," katanya saat menemui puluhan nasabah korban investasi bodong GTIS di kantor pusat MUI, Jakarta, Selasa, 18 Maret 2014.

Pembentukan tim pendampingan, menurut Din, merupakan bentuk tanggung jawab moral MUI yang telah menerbitkan sertifikat halal untuk GTIS pada 2011. "Kami membuka diri, silakan mengadu, akan kami diskusikan untuk mencari penyelesaian terbaik."

Pada Selasa siang tadi, kantor pusat MUI di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, digeruduk 80 orang yang menjadi korban investasi bodong GTIS. Mereka berasal dari Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Awalnya, mereka berencana berdemonstrasi.

Skandal penipuan GTIS terungkap setelah dua petinggi perusahaan investasi itu, Michael Ong dan Edward Soong, kabur meninggalkan Indonesia dengan membawa uang nasabah sejumlah Rp 1 triliun pada 2013. Keduanya adalah warga negara Malaysia. Diduga ada ratusan nasabah GTIS di seluruh Indonesia yang menjadi korban.

DPR Tagih Tanggung Jawab MUI dalam Kasus GTIS 

Wakil Ketua Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat, Harry Azhar Azis, meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertanggung jawab dan menyelesaikan kasus investasi bodong yang melibatkan PT Golden Traders Indonesia Syariah (GTIS).

"MUI tidak bisa lepas tangan. Ada moralitas yang harus ditegakkan oleh MUI selaku pemberi rekomendasi," kata Harry ketika dijumpai di gedung Dewan, Kamis, 14 Maret 2013.

Ia menambahkan, selain MUI, memang terdapat tanggung jawab regulator seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Tetapi, MUI tetap harus bertanggung jawab selaku pemberi label halal pada produk GTIS, yang kemudian digunakan oleh perusahaan tersebut untuk menjerat para nasabahnya.

Harry meminta MUI segera melakukan tindakan tegas yang bisa dilakukan lembaga tersebut sesuai dengan kewenangannya. Menurut dia, MUI harus melakukan evaluasi internal terkait kebijakannya memberikan label halal tersebut. "Kenapa tidak diteliti? Apa bisa MUI sembarangan begitu?"

Pernyataan MUI yang meminta regulator--dalam hal ini BI--untuk mengatasi masalah GTIS dinilai seperti melempar tanggung jawab. Untuk urusan regulator, kata Harry, akan ditangani sesuai dengan kewenangan regulator tersebut.

Harry mengakui, dalam hal ini, fungsi Bank Indonesia sebagai pengawas dan otoritas moneter juga diperlukan. DPR, kata dia, akan membahas pertanggungjawaban BI maupun OJK segera setelah urusan pemilihan Deputi Gubernur BI rampung. "Apa nanti kami akan panggil atau bagaimana, itu nanti, kami perlu bahas dulu," ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Adiwarman M. Karim, menyatakan, saat ini majelis masih menelusuri jenis pelanggaran yang dilakukan oleh GTIS dan menyiapkan sanksi-sanksi yang bisa dijatuhkan.

Semula MUI hendak langsung mencabut label halal yang dikantongi oleh GTIS, namun hal itu tidak bisa dilakukan karena pelanggaran bukan oleh korporasi, melainkan oleh satu oknum, yakni Michael Ong. "Sehingga kita tahan sanksi pencabutan label,” katanya kemarin



Sumber : Tempo https://m.tempo.co/read/news/2014/03/18/090563399/tergiur-label-mui-nasabah-tertipu-investasi-emas

Read More

Sidang Perkara Ahok dilanjutkan Tahun Depan Setelah Nota Keberatan di Tolak

Nasaret - Majelis hakim menolak eksepsi atau Nota Keberatan terdakwa kasus dugaan penistaan agama, Basuki T Purnama atau Ahok. Hal itu merupakan keputusan sidang putusan sela yang digelar hari ini, Selasa (27/12/2016) di PN Jakut. Ketua Majelis Hakim Dwiyarso Budi Santiarso mengatakan dalam sidang ini, majelis hakim menolak eksepsi Ahok.

“Mengadili, menolak terdakwa Basuki Tjahaja Purnama dan penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya,” sebutnya.

Hakim juga memerintahkan untuk melanjutkan perkara Ahok serta menangguhkan biaya perkara sampai putusan hakim dibacakan. Sebelumnya, majelis hakim membacakan eksepsi Ahok, namun mereka menganggap segala hal yang dilakukan Ahok untuk membantu umat muslim merupakan kewajiban semua pemimpin terhadap warganya.

Sidang ini dihadiri Ketua Tim Pemenangan Ahok-Djarot, Prasetyo Edi, dan tim kuasa hukum Ahok yang tergabung dalam Tim Advokasi Bhinneka Tunggal Ika. Sementara di depan gedung pengadilan, telah bersiaga empat mobil lapis baja yang dijadikan pembatas antara massa yang pro dan kontra Ahok. Seperti sebelumnya, massa sudah berkumpul di depan lokasi sidang.

Read More

Mahasiswa Katolik Melaporkan Habib Rizieg Ke Polda Metro Jaya Yang Telah Menistakan Agama

Nazaret - Mungkin sudah saatnya apa yang selama ini pemeluk Agama yang lain merasa sudah berusaha bersabar, akan tetapi memang akhir - akhir ini masalah intolerans begitu kuat menghinggapki negara NKRI, bagaimana tidak Kata KAfir dan lain lain sepertinya selalu ditujukan pada Agama tertentu, yang seharusnya kita semua bisa saling Menghormati karena NKRI bukan Negara Berdasarkan Fatwa MUI dan Bukan berdasarkan Hukum Syariat..

Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Senin siang, 26 Desember 2016, mendatangi Markas Polda Metro Jaya. Kedatangan perhimpunan mahasiswa ini untuk melaporkan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab, terkait ucapannya yang dianggap telah menistakan salah satu agama.

Berdasarkan pantauan, perwakilan PMKRI tiba di Mapolda Metro Jaya sekira pukul 12.40 WIB. Setelah tiba, mereka langsung memasuki ruang Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polda Metro Jaya.

Dalam aduannya, Ketua Presidium PP PMKRI Angelo Wake Kako, menyatakan jika Habib Rizieq telah melakukan pernyataan yang telah melukai umat Kristiani.

"Kita melihat video di Twitter atau Instagram, di mana menurut kami orasi Rizieq Shihab telah melecehkan umat Kristiani. Kami laporkan saudara Rizieq Shihab atas dugaan penistaan agama," kata Angelo.

Saat ini, para mahasiswa tersebut masih berada di dalam ruangan SPK Polda Metro Jaya untuk menyelesaikan pelaporan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Rizieq Shihab.

Habib Rizieq oleh PMKRI dilaporkan dengan pasal sama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yakni Pasal 156 a KUHP terkait penodaan agama

Read More

Sebaiknya Mentri Agama Memfasilitasi Guru Besar STT Jakarta Ajak MUI Diskusi Soal Sebutan Kafir

Nazaret - Guru Besar Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, Jan Sihar Aritonang, mengimbau Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tidak menerbitkan fatwa yang bisa ikut menambah panas suasana dan suhu kehidupan di Indonesia. Sebaliknya, ia mengharapkan MUI menyampaikan fatwa ataupun pendapat yang mendatangkan kesejukan.

Harapan itu ia sampaikan sehubungan dengan terbitnya Fatwa MUI nomor 56 Tahun 2016 tertanggal 14 Desember 2016, tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim, yang dari latar belakang dan konteks terbitnya fatwa ini, menurut dia, dapat membawa tafsiran bahwa yang disebut kafir dalam fatwa itu adalah umat Kristen.

Melalui sebuah surat yang ia kirimkan kepada Komisi Fatwa MUI, (dan ia tembuskan kepada Persekutuan  Gereja-gereja  di  Indonesia  (PGI), Pemimpin  dan  dosen  STT Jakarta serta  sejumlah  rekannya) Jan Aritonang mengatakan bila Komisi Fatwa MUI, sehubungan dengan atribut keagamaan non-muslim, menyebut umat Kristen sebagai kafir, perlu Komisi Fatwa MUI memberi penjelasan dan mengemukakan argumen yang kuat. Selanjutnya, Jan Aritonang mengatakan bersedia diundang untuk mendiskusikan hal  ini  dalam  suasana  persahabatan  dan  persaudaraan.

"Sepengetahuan saya, Nabi Muhammad SAW bergaul dengan akrab dan bersahabat dengan banyak orang Kristen (Nasrani) dan tidak pernah menyebut mereka kafir. Di dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang dikutip pada konsiderans Fatwa MUI ini pun tidak  ada  hadits  Nabi  yang  menyebut  orang  Kristen  sebagai  kafir," kata Jan Aritonang, dalam butir ketujuh dari sembilan butir isi suratnya.

Selengkapnya, berikut ini isi surat Jan Aritonang.

Yang  terhormat: Komisi  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)
Jalan  Proklamasi  51,
Jakarta  Pusat  10320

Salam  sejahtera  dan  dengan  hormat,

Sehubungan dengan terbitnya Fatwa MUI nomor 56 Tahun 2016 tertanggal 14 Desember 2016, tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim, perkenankanlah  saya  menyampaikan  beberapa  catatan  dan  pertanyaan  berikut:

1. Di dalam judul dan butir-butir keputusan fatwa tersebut tidak secara eksplisit dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan istilah Non-Muslim adalah umat atau pemeluk agama Kristen (=Nasrani). Namun dari latar belakang dan konteks terbitnya fatwa ini dapat  dipahami  bahwa  yang  dimaksud  dengan  istilah  itu  adalah  umat  Kristen.

2. Di dalam fatwa tersebut tidak secara rinci disebut apa-apa saja yang dimaksud dengan atribut ataupun simbol keagamaan non-muslim yang dinyatakan haram, kendati pada Keputusan, butir Ketentuan Umum, dinyatakan bahwa “dalam Fatwa ini yang dimaksud dengan atribut keagamaan adalah sesuatu yang dipakai dan digunakan sebagai identitas, ciri khas atau tanda tertentu dari suatu agama dan/atau umat beragama tertentu, baik terkait dengan keyakinan,  ritual  ibadah,  maupun  tradisi  dari  agama  tertentu.”

3. Kendati tidak disebut secara rinci, namun dapat diduga bahwa yang dimaksud adalah pernik-pernik hiasan yang digunakan banyak orang untuk merayakan Hari Natal, misalnya: pohon terang dengan berbagai hiasannya, bintang, lonceng, topi sinterklas, topi  bertanduk  rusa,  kereta  salju,  lilin,  dsb.

4. Sampai sekarang gereja Kristen (yang terdiri dari berbagai aliran dan organisasi) belum pernah membuat konsensus tentang atribut-atribut, simbol-simbol, atau hiasan-hiasan itu. Bahkan ada juga gereja yang tidak merayakan hari Natal dan tidak menggunakan simbol salib. Atribut-atribut, simbol-simbol, atau hiasan-hiasan itu muncul dari tradisi sebagian gereja, terutama yang di Barat (Eropa dan Amerika), yang kemudian disebar ke seluruh  penjuru  dunia,  termasuk  Indonesia.

5. Produksi, penyebaran, dan perdagangan benda-benda itu tidak mempunyai hubungan langsung dengan iman Kristen, termasuk iman kepada Yesus Kristus, yang diimani umat Kristen sebagai Tuhan Allah yang menjelma menjadi manusia, serta sebagai Tuhan dan Juruselamat dunia. Penyebaran, produksi, dan perdagangan benda-benda itu lebih dimotivasi oleh hasrat untuk mendapat keuntungan material; itulah sebabnya orang-orang yang terlibat di dalam aktivitas itu berasal dari berbagai penganut agama. Bahkan boleh jadi orang yang tak beragama pun ikut memproduksi dan memperdagangkannya. Karena itu saya tidak mempersoalkan atau berkeberatan kalau Komisi Fatwa MUI menyatakan bahwa menggunakan, memproduksi, menyebarkan, dan memperdagangkan  benda-benda  atau  atribut-itu  adalah  haram.

6. Di dalam fatwa itu, pada bagian konsiderans (Mengingat dan Memperhatikan), berulang kali dikutip ayat Kitab Suci Al Qur’an, Hadits Nabi Muhammad/Rasulullah SAW, dan pendapat sejumlah tokoh Islam, yang pada pokoknya menyatakan bahwa orang-orang non-muslim itu adalah kafir. Perkenankan saya bertanya: apa/siapa yang dimaksud oleh Komisi Fatwa MUI dengan kafir? Apakah semua orang non-muslim adalah kafir, termasuk umat Kristen? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memang dikatakan bahwa kafir adalah “orang yang tidak percaya kepada Allah dan rasul-Nya”. Bila  inilah  pengertiannya  maka  lebih  dari  5  milyar  penduduk  dunia  adalah  kafir.

7. Sepengetahuan saya, Nabi Muhammad SAW bergaul dengan akrab dan bersahabat dengan banyak orang Kristen (Nasrani) dan tidak pernah menyebut mereka kafir. Di dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang dikutip pada konsiderans Fatwa MUI ini pun tidak  ada  hadits  Nabi  yang  menyebut  orang  Kristen  sebagai  kafir.

8. Karena itu, bila Komisi Fatwa MUI, sehubungan dengan atribut keagamaan non-muslim, menyebut umat Kristen sebagai kafir, perlulah Komisi Fatwa MUI memberi penjelasan dan mengemukakan argumen yang kuat. Saya bersedia diundang untuk mendiskusikan hal  ini  dalam  suasana  persahabatan  dan  persaudaraan.

9. Dengan itu pula saya mengimbau Komisi Fatwa MUI agar tidak menerbitkan fatwa yang bisa ikut menambah panas suasana dan suhu kehidupan di negeri kita ini, sebaliknya menyampaikan fatwa ataupun pendapat yang mendatangkan kesejukan. Izinkanlah umat Kristen di Indonesia merayakan hari Natal (kelahiran) Yesus Kristus, yang kami yakini sebagai  Tuhan  dan  Juruselamat  dunia,  dalam  suasana  tenteram  dan  sejahtera.

Salam  hormat  teriring  doa,

Pdt.  Prof.  Jan  S.  Aritonang,  Ph.D. Guru  Besar  Sekolah  Tinggi  Teologi  Jakarta

Read More

Persiapan Natal Jokowi di Manado

Nasaret - Aparat keamanan dari unsur Polri dan TNI siap menjaga ketat pelaksanaan perayaan Natal Nasional 27 Desember di Tondano, Kabupaten Minahasa.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dipastikan akan hadir.
Selain itu turut hadir Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, selaku ketua umum panitia pelaksana serta sejumlah menteri.

"Presiden sudah menyiapkan diri akan hadir karena beliau yang memilih Sulut sebagai tempat pelaksanaan," jelas Olly Dondokambey Gubernur Sulut usai menghadiri pelaksanaan Sarasehan Kebhinekaan dalam rangka Perayaan Natal Nasional Republik Indonesia di Hotel Peninsula,

Selain menghadiri perayaan Natal Presiden juga akan melaksanakan agenda lain seperti peresmian sejumlah proyek yang sudah selesai. Olly meminta kepada media memberitaka kegiatan itu serta kegiatan lainnya dalam rangka sambut Natal.

"Kami pemerintah support penuh kegiatan ini. Baik panitia lokal dan Nasional sudah siap," tukasnya.
Wakil Bupati Minahasa Ivan Sarundajang mengatakan, saat ini venue pelaksanaan terus dibenahi supaya pada 27 Desember dipastikan siap digunakan. "Pelaksanaannya di Stadion Maesa Tondano," tutur IvanSa sapaannya.

Guna menyukseskan kegiatan ini, Pemkab Minahasa terus melakukan koordinasi dengan panitia lokal dan nasional sampai mensinkronkan agenda yang akan dilakukan jelang hari H.
Pemberitahuan kepada seluruh gereja di Minahasa terus dikumandangkan bahwa akan dilaksanakan Perayaan Natal Nasional.

Kapolda Sulut Irjen Wilmar Marpaung mengatakan untuk pelaksanaan nanti di bawah koordinasi Danrem. Selanjutnya Polri dan aparat keamanan lainnya sudah tidak ada masalah.
"Kami bersama TNI sudah berpengalaman mengamankan kedatangan orang nomor satu di republik ini setelah dua kali kedatagan sebelumnya," ujar Wilmar.

Kapolda menambahkan, nantinya aka ada prosedur tetap pengamanan kepala negara, lewat komando TNI dengan Satuan Keamanan Presiden Ring Satu sampai tiga.

"Kami akan kawal Pak Presiden mulai dari kedatangan di bandara, hotel dan sejumlah tempat yang teragenda, dengan kekuatan personel Polri dan TNI 700 sampai 1.000 pasukan," tandasnya.

Read More

Ketua FPI Jakarta Menjadi BURON

Nasaret - Polisi terus mencari tersangka Rudy Nurochman Kurniawan--ketua lapangan FPI Jakarta Pusat--yang masuk daftar pencarian orang (DPO) alias buron, terkait kasus dugaan pengadangan kampanye calon wakil gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, di daerah Petamburan, Jakarta Pusat (Jakpus), Jumat (25/11).

"Ya sudah masuk DPO. Saat ini masih dalam pencarian," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Raden Prabowo Argo Yuwono, Sabtu (17/12).

Dikatakan, Rudy sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan pengadangan terhadap Djarot sejak 6 Desember 2016.

"Kami panggil, kami hubungi belum datang sampai sekarang. Maka, Polda Metro Jaya menetapkannya dalam DPO," ungkapnya.

Penyidik menerbitkan surat DPO kepada tersangka Rudy pada Jumat, 16 Desember 2016 dengan nomor: DPO/415/XII/2016/ Ditreskrimum.

Berdasarkan surat DPO itu, Rudy diketahui memiliki ciri-ciri berambut lurus, warna kulit sawo matang, berperawakan sedang, hidung biasa, badan sedang, tinggi kurang lebih 170 sentimeter. Apabila masyarakat mengetahui keberadaan Rudy, bisa menghubungi penyidik Unit II Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya, pada nomor 08121957700.

Sebelumnya diketahui, Rudy diduga melanggar Pasal 187 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada), karena menghalangi dan mengganggu kegiatan kampanye salah satu calon wakil gubernur DKI Jakarta

Read More

Apa agama sebuah mall? Kita tidak tahu. Atau AGAMA KAUM PARANOID

Nazaret - Selamat Malam Semuanya Tepat Hari Ini malam Menyambut Natal bagi Saudara Saudara Kita Umat Katolik dan Kristiani diseluruh Dunia.. Sebelumnya Kami minta maaf jika ucapan kata kata dibawah ini kurang Berkenan dihati Anda, Kami tidak Berniat Melecehkan ataupun Menghina,

Akhir Akhir ini memang di negara kita lagi dilanda krisis Intoleransi, ada sekelompok yang ingin memanfaatkan kesempatan ini agar situasi di Indonesia menjadi memanas seperti di timur tengah, bahkan beberapa hari yang lalu kembali Polri Menangkap Terorisme, dan Selang beberapa Hari Sebuah FATMA MUI dikumandangkan..

Sebaiknya kita mulai Intropeksi diri Coba Lihat Jika lebaran, mall menghias diri dengan hiasan ketupat, pohon kurma palsu, ornamen timur tengah dan musik kasidahan. Para pegawai pusat perbelanjaan biasanya memakai peci, baju koko, dan berkerudung.

Saat imlek, mall-mall dihiasi dengan lampion palsu. Warna merah terang dan pohon angpao juga terlihat.

Nah, ketika saat ini menyambut Natal, mall juga menghias dirinya. Biasanya ada pohon cemara berlampu kelap-kelip, dibumbui kapas menggantikan salju.
Maklum. Natal dirayakan saat Desember, dimana Eropa dan AS sedang musim dingin. Agak aneh memang. Jesus lahir di Palestina bukan di Eropa atau AS.

Entah kenapa, setiap Natal, cemara dan salju menjadi hiasan wajib. Ini yang disebut Mas Ariel Heriyanto sebagai westernisasi Natal, sentuhan kultur barat pada makna sakral agama. Seperti juga lebaran yang membumi di tanah Jawa dengan ketupatnya.

Demikian juga dengan kisah soal Sinterklas. Saya pernah membaca tulisan Goenawan Mohamad yang bercerita bahwa Sinterklas sesungguhnya tokoh ciptaan para kapitalis, untuk menyemarakkan belanja Natal.

Bapak gendut berjanggut putih itu diciptakan sebagai ikon untuk menarik anak-anak. Menciptakan ruang gembira bagi keluarga. Warna merah sebagai uniformnya sendiri, kabarnya, mewakili Coca-Cola.

Artinya Lebaran, Imlek, Natal dan semua perayaan hari raya yang basisnya nilai agama mengalami proses kebudayaan. Ikon-ikon kreasi manusia tersemat sebagai hiasan perayaan. Ikon-ikon dan atribut itu sendiri sebetulnya tidak ada hubungannya dengan agama. Tidak ada sangkut pautnya dengan keimanan.

Baju koko --kemeja berkerah tegak berwarna teduh-- misalnya, di Indonesia dijadikan simbol pakaian Islami. Sementara Jacky Chan dan Bruce Lee dalam film silat klasik menjadikan pakaian model serupa sebagai busana sehari-hari. Jadi sama sekali tidak ada hubungannya dengan keimanan.
Gamis --sejenis pakaian panjang putih yang biasa dipakai ulama disini-- adalah pakaian Arab. Di Arab sana, pakaian yang sama digunakan orang dari berbagai agama. Jadi bukan melambangkan pakaian keagamaan tertentu.

Makanya saya agak kaget ketika MUI mengeluarkan fatwa mengharamkan muslim menggunakan atribut Natal. Fatwa itu sendiri merujuk pada debat soal topi Sinterklas yang kadang-kadang digunakan para pekerja di mall untuk menyambut belanja menjelang Natal dan akhir tahun.
Padahal, atribut-atribut itu cuma simbol kebudayaan. Bahkan ada yang cuma simbol konsumerisme. Entah bagaimana caranya atribut itu mendapat sematan nilai haram dan halal yang basisnya adalah keimanan. Sesuatu yang profan diangkat dalam perkara sakral. Atau yang sakral diturunkan posisinya jadi mengurusi selembar topi kain warna merah.

Seperti biasa fatwa MUI, ada pasukan yang hendak mengawal penerapannya. Seolah fatwa itu adalah UU dan para laskar adalah polisi syariah. Makanya di Surabaya, di Jakarta terdengar kabar pasukan FPI mensweeping mall-mall untuk memastikan fatwa itu dijalankan.

Padahal fatwa ulama, di manapun, sifatnya tidak mengikat. Dia bisa diikuti bisa juga diabaikan. Mungkin saja orang lebih percaya dengan ulama lain yang berbeda pendapat. Seorang pengikut NU yang taat, tentu lebih mendengarkan omongan kyai-nya ketimbang fatwa MUI. Seorang anggota Muhamadiyah, tampaknya lebih menunggu hasil sidang komisi fatwa organisasi itu.
Lagi pula, mana bisa FPI memastikan agama sebuah mall.

Tapi inilah kita. Ada sekelompok manusia yang menjadikan fatwa MUI lebih sakti dari kitab suci, lalu berusaha menegakkanya. Sekali lagi, fatwa MUI dianggap UU dan FPI bertindak sebagai polisi syariah.

Ini jelas mengacaukan sistem hukum positif kita. Jika ada ormas dibiarkan menegakkan aturan sendiri berdasarkan pendapatnya sendiri, yang terjadi seperti adanya praktek negara dalam negara. Apalagi caranya dengan memaksa. Semakin lama, ini makin memuakkan.

Repotnya jika pendapat ulama diposisikan sekelas kitab suci. Bahkan kadang lebih hebat dari kitab suci. Ketika kitab menganjurkan berlaku adil, misalnya, ada fatwa yang menuding ucapan seseorang sebagai penistaan agama. Padahal orang tersebut tidak pernah ditanyakan maksud pembicaraannya, tidak pernah diajak bicara, tidak pernah dimintai pendapatnya. Makna tabayyun atau kroscek tidak dipakai sama sekali.

Kembali pada fatwa soal haram menggunakan atribut Natal, saya bertanya apakah benar ini adalah respon soal topi Santa?

Apakah fatwa itu juga termasuk mengharamkan pohon cemara? Wah, kalau gitu MUI kudu mengharamkan lagu naik-naik ke puncak gunung, dong.
"Kiri kanan, kulihat saja. Banyak pohon cemara aaaa..."
Makin lama, kok beragama jadi makin ribet dan ribut terus, ya. Saban Desember, sebagian umat Islam seperti kebakaran jenggot. Padahal jenggotnya cuma empat helai. Mereka diarahkan parno dengan semua yang berbeda. Dari mulai ucapan Natal sampai topi merah yang lucu, mau diurusi majelis ulama.

Apakah topi Sinterklas perlu disertifikasi halal dulu sebelum dipakai? Mbuh.
Heran, kan? Yang Natalan siapa, yang ribet siapa.

Selamat menyambut Natal, untuk semua saudaraku umat Nasrani

Read More

Ahok Adalah Kunci Program Jokowi Yang Namanya REVOLUSI MENTAL

Nazaret - Pada saat Awal Jokowi siap Menjadi President , Beliau sudah Mengumandangkan Revolusi Mental. karena memang mental bangsa yang saat ini masih mudah di adu domba baik dengan suku ataupun agama, sumbu panas sering dipicu oleh oknum-oknum yang ingin menguasai sumber daya alam indonesia, begitu banyak proyek Mangkrak, begitu terorganisirnya para koruptor, bahkan sampai orang yang katanya Paling mengerti Agama dan dijadikan seorang Mentri Agama juga Koruptor Dana Haji dan Pengadaan Alquran..

REVOLUSI MENTAL
Ahok adalah kunci dari program jokowi yang namanya " revolusi mental"

Kalau ahok terpilih 2 periode jakarta akan bersih dari :
- Korupsi
- Premanism
- Mafia
- Pungli

Jakarta akan menjadi seperti singapur bahkan mungkin melebihi.
Ini yang ditakuti oleh banyak koruptor di Indonesia.
Dari satu Ahok yang seperti bibit pohon langkah akan tumbuh pohon pohon yang lain.
Bibit bibit baru akan menjadi seperti spora menyebar ke seluruh Indonesia.
Kota kota besar lain akan meniru jakarta.
Akan ada banyak kota kota yang bertumbuh dan menyerap banyak tenaga kerja, menurunkan jumlah penggangguran.

Pemerintah pemerintah daerah akan meniru system administrasi DKI yang sudah teruji, "revolusi mental" yang di canangkan sebagai program pada saat kampanye pemilu 2014 mulai berjalan.
Era "Indonesia baru" dimulai.
Indonesia bergerak menuju "Indonesia maju".
Dimuliakan dan terpujilah Tuhan yang merencanakan periode sekarang ini.
Tidak pernah terjadi di dalam perjalanan bangsa Indonesia.
Selama 71 tahun kita merdeka tidak pernah ada 2 pemimpin yang mempunyai integritas tinggi untuk membrantas semua kejelekan kejelekan yang ada dipemerintah dan dimasyarakat.

Keduanya adalah pejabat tertinggi:
Presiden Jokowi RI1 
Gubernur Ahok DKI1

Ini bukan kebetulan tapi ini adalah rencana Tuhan, karena semua otoritas datang dari atas.
Kita yang cinta akan kebenaran dan patriotis kepada negara yang Bhinneka Tunggal Ika.
Kita haruslah bersyukur karena Indonesia masuk dalam rencana Tuhan.
Rencana Tuhan itu penuh suka cita dan damai sejahtera.

Mengapa saya bisa bicara seperti ini, perhatikan hampir semua negeri majoritas islam didunia semua sedang berperang dan banyak terroris dimana mana, hanya diindonesia ada kedamaian.
Ada juga si pengacau yang tidak senang dan ini digunakan dengan cara cara yang licik dan curang dengan membayar organisasi tertentu untuk mengoncang pemerintah yang sah.
Marilah para pecinta NKRI kita rapatkan barisan untuk menjagai rencana Tuhan yang indah untuk bangsa Indonesia.

Read More

Lah Begitu Yang Rukun, Ujar Jokowi Pada 3 Pasangan DKI di Acara Haul Gusdur

Dalam acara Haul ke-7 Presiden RI ke-4, Abdurahman Wahid atau Gus Dur, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta ketiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI yang hadir untuk hidup rukun menjelang pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2017.

"Sekarang hadir di sini tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI. Hadir semuanya, di absen dulu. Katanya tadi disana minta di absen. Silakan berdiri semuanya," kata Jokowi di Ciganjur, Jakarta Selatan, Jumat (23/12).

Kemudian, paslon nomor urut satu, Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni; paslon nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat serta paslon nomor urut tiga, Anies Baswedan tanpa Sandiaga Uno berdiri ditengah-tengah para tamu. Mereka mendapat tepuk tangan yang meriah dari para tamu.

"Lah mbok begitu, yang rukun. Wong kita ini saudara sebangsa setanah air," ujar Jokowi yang disambut gemuruh gelak tawa para tamu undangan.

Menurutnya, Gus Dur selalu mengajarkan untuk mengkilat erat tali persaudaraan. Gus Dur selalu memandang Indonesia kedepan dengan melakukan kemudahan untuk mencapai suatu tujuan.

"Persaudaraan yang diajarkan oleh Gus Dur, bener enggak? Dan menurut saya, Gus Dur selalu dapat memandang Indonesia ke depan. Dan ketika ambil keputusan rumit, saya sempat teringat kata-kata beliau, gitu saja kok repot. Tadi saya dibisiki putri beliau, Yenni, inspirasi ucapan itu kaidah fiqih, yasirru wala quyasirru, permudahlah dan jangan dipersulit. Kita yang mudah malah dipersulit. Harusnya yang sulit dipermudah. Jangan dibalik-balik," paparnya.

“Saya percaya Gus Dur pasti gemas, geregetan kalau ada kelompok yang meremehkan konstitusi, yang mengabaikan kemajemukan kita, memaksakan kehendak dengan aksi kekerasan, radikalisme, terorisme,” kata Presiden.

Presiden juga menyoroti dinamika media sosial (medsos) yang dipenuhi hal-hal negatif. “Akhir-akhir ini yang kita lihat terutama yang ada di media sosial. Kita lupa, lalai, tidak bisa bedakan mana kritik mana yang menghina, mana kritik mana yang menjelekkan, mana kritik mana yang menghasut, mana kritik mana ujaran kebencian,” tukasnya.

Presiden berharap seluruhnya itu tidak diteruskan oleh masyarakat. “Energi besar kita habis untuk hal-hal yang tidak perlu. Bisa kita lupa strategi besar negara kita, lupa kita sejahterakan rakyat kita, lupa kita membangun industri besar ke depan karena ribut, ribut dan ribut,” ujarnya.

Seandainya Gus Dur masih hidup, menurut Presiden, pasti Gus Dur berkata bahwa bangsa ini masih kayak anak TK. “Pasti digitukan oleh Gus Dur,” katanya.

“Padahal, kita harusnya bersyukur ketika banyak negara lain goyah cari pedoman hidup, kita punya Pancasila. Ketika bingung cari panduan berbangsa dan bernegara, kita punya Pancasila, sehrusnya kita membangun lebih cepat, gotong royong, sehingga kita bisa memenangkan persaingan.”

Presiden menyatakan, Gus Dur merupakan sosok yang selalu optimis dalam memandang Indonesia ke depan. “Tidak kagetan, gumunan. Saya selalu teringat kata-kata beliau, gitu saja kok repot. Kita ini yang mudah-mudah malah dipersulit, harusnya yang sulit-sulit dipermudah,” pungkasnya.

Read More

Kodim Palembang Turunkan 3 SSK Personel, Untuk Pengamanan Natal

 Nazaret - Pasca rapat koordinasi pengamanan Natal dan Tahun Baru, antara Pemkot, Polresta dan Kodim 0418 Palembang. Jajaran Kodim siap berpartisipasi ikut mengamankan bersama pihak kepolisian.

Dandim 0418 Letkol Inf Ferdi Prastyono, Jumat (23/12/2016), mengatakan pada prinsifnya pihak Kodim siap memberikan bantuan personel sesuai yang diperkukan untuk sama-sama di bawah komando kepolisian dalam mengamankan perayaan Natal hingga pergantian tahun.

Menurutnya sesuai permintaan, jajaran kepolisian meminta tiga satuan setingkat kompi (SSK) atau sekitar 75 orang. Personel yang diturunkan ini akan ikut membantu jajaran kepolisian menjaga keamanan masyarakat. “Nanti 3 SSK dari jajaran Kodim 0418 ini akan langsung menjalankan tugas di bawah kendali pihak kepolisian selama masa Natal dan tahun baru,” imbuhnya.

Lebih lanjut ia menyampaikan, setiap koramil di bawah jajaran Kodim 0418, tetap akan dimaksimalkan untuk ikut membantu menjaga keamanan di wilayah masing-masing serta berperan membantu memberikan pengamanan.

Fokus tugas yang akan dilakukan adalah ikut menjaga tempat ibadah, tempat-tempat keramaian atau sebuah kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusuhan atau perhatian serius.

“Kita juga fokus ikut menjaga tempat ibadah, tempat-tempat keramaian atau sebuah kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusuhan,” katanya.

Adapun mengenai masa tugas personil yang diperbantukan untuk ikut bersama kepolisian dalam menjaga keamanan Natal dan tahun Baru akan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lapangan.

“Saya juga sudah minta semua anggota yang tidak tugas secara khusus untuk tetap siaga di satuan maaing-masing,” tandasnya.

Read More

Penyebar Isu 10 Juta Tenaga Kerja China, Jokowi Minta Polisi Bertindak

Nazaret - Presiden Joko Widodo geram terhadap mereka yang menyebarkan isu adanya serbuan tenaga kerja China ke Indonesia.

Jokowi meminta pihak kepolisian untuk mengusut dan menindak para pelaku penyebar isu ini.

"Itu urusannya polisi lah, urusannya polisi. Tapi hal yang meresahkan seperti itu memang harus ditindak," kata Jokowi, seusai menghadiri Deklarasi Pemagangan Nasional Menuju Indonesia Kompeten di Karawang, Jawa Barat, Jumat (23/12/2016).

Jokowi mengatakan, para penyebar isu tersebut menyebut tenaga kerja China yang masuk ke Indonesia berjumlah 10 juta.

Padahal, lanjut Jokowi, angka 10 juta itu adalah target wisatawan dari China yang masuk ke Indonesia.
Sementara, tenaga kerja China yang ada di Indonesia saat ini hanya berjumlah 21.000.

"Kalau enggak pnya data jangan menyampaikan dong, namanya itu kan membohongi masyarakat dan bisa meresahkan masyarakat," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan jumlah tenaga kerja Tiongkok di Indonesia hanya berjumlah 21 ribu. Dia mengatakan pula tak mungkin warga Negeri Tirai Bambu berbondong-bondong ke Indonesia karena gaji yang diperoleh di tanah air lebih rendah ketimbang gaji yang didapat apabila bekerja di negara mereka sendiri.

"Logikanya ndak mungkin karena kita harus ngomong apa adanya, gaji di sana sudah dua sampai tiga kali lipat gaji di sini nggak mungkin dong mereka ke sini, logikanya itu," ujarnya.

Jokowi sebelumnya mengatakan, di Malaysia, Tenaga Kerja Indonesia berjumlah sebanyak 2 juta orang. Sementara, di Hongkong berjumlah 153 ribu orang. Namun, kedua negara tersebut tak pernah meributkan kedatangan tenaga kerja yang datang dari negara lain.

"Negara mereka welcome, biasa saja," ujarnya.


Jokowi Pastikan Tenaga Kerja Asing Ilegal Akan Ditindak

Presiden Joko Widodo memastikan setiap tenaga kerja asing yang kedapatan bekerja di Indonesia secara ilegal akan ditindak oleh petugas Imigrasi dan Kementerian Tenaga Kerja.

Hal ini disampaikan Jokowi menanggapi adanya dugaan tenaga kerja asing dari China yang memanfaatkan kebijakan bebas visa untuk bekerja secara ilegal di Indonesia.

"(Bebas visa) itu untuk turis, untuk turis. Kalau ada (TKA) yang ilegal, ya tugasnya Imigrasi dan tugasnya Kemenaker untuk menindak," kata Jokowi seusai menghadiri Deklarasi Pemagangan Nasional Menuju Indonesia Kompeten, di Karawang, Jawa Barat, Jumat (23/12/2016).

Jokowi menambahkan, Kementerian Luar Negeri selalu melakukan evaluasi setiap saat terhadap kebijakan bebas visa.
Dari 169 negara pemegang bebas visa, nantinya pemerintah akan menilai mana yang membawa keuntungan dan mana yang tidak.

"Namanya sudah dibuka pasti dievaluasi, mana yang membahayakan, mana yang produktif, mana yang harus ditutup, atau mana yang harus diberikan yang baru bebas visanya. Semua negara seperti itu," ujar Jokowi.
Wakil Ketua Komisi IX Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah segera mengevaluasi dan mencabut kebijakan bebas visa.

Kebijakan itu dinilai telah menimbulkan keresahan di masyarakat.

Belakangan, kata Saleh, kian banyak tenaga kerja asing yang menyalahgunakan program bebas visa untuk bekerja di Indonesia.

Fakta itu diperkuat dengan sejumlah penangkapan yang dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan, Ditjen Imigrasi, dan Polri.

Read More

Lingkaran Politik Slankers

Nazaret - Siapa yang tak kenal dengan Slank. Group band yang digawangi oleh Bimbim, Kaka, Abdee, Ridho dan Ivanka dikenal sebagai band populer dengan segudang lagu yang banyak digandrungi masyarakat.

Saking tenarnya, mereka memiliki banyak loyalis yang dinamakan Slankers. Namun, Slank rupanya tak cuma berpartisipasi di bidang seni. Sebab, mereka juga beberapa tahun belakangan mulai 'terjun' ke politik yakni dengan terang-terangan mendukung pasangan calon di pilgub DKI dan pilpres.

Tak ada yang salah dengan hal ini. Sebab, setiap warga negara memiliki hak untuk berpolitik dan menyampaikan aspirasinya. Di luar negeri, hal seperti ini sudah menjadi lumrah. Ambil contoh saat Pilpres Amerika Serikat lalu, sejumlah artis kenamaan terang-terangan mengumumkan dukungannya kepada salah satu calon dan rela ikut dalam kampanye.

Kembali ke Slank. Band ini awal kali masuk dalam lingkaran politik dukung mendukung pada Pilgub DKI 2012 lalu. Saat itu, Slank mendukung pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Markas Slank di Potlot, Jaksel, bahkan kala itu sempat didatangi Jokowi. Manager Slank, Bunda Ifet saat itu mengatakan para personel Slank sudah mengenal Jokowi sejak dua tahun sebelumnya.

Sang drumer Bimbim bahkan secara terang-terangan memuji sosok Jokowi. Di mata Bimbim, Jokowi adalah contoh pemimpin yang sederhana. Bahkan, Bimbim akan memberikan hak politiknya kepada Jokowi.

"Gue selama ini golput. Kalau ada pilihan, gue milih. Mungkin tahun ini kotak-kotak," kata Bimbim saat itu.

Tak cukup di Pilgub DKI 2012, pada Pilpres 2014 lalu, Slank juga secara terang-terangan memberikan dukungan kepada pasangan Jokowi-Jusuf Kalla (JK).

"Dia dekat dengan rakyat dan kebijakannya pun selalu berpihak pada rakyat," kata vokalis Slank, Kaka tahun 2014 lalu.

Saat itu, Kaka mengatakan, Indonesia membutuhkan pemimpin seperti Jokowi. Dia yakin Jokowi yang merakyat bisa membuat negeri ini lebih baik.

Sementara itu Bimbim menilai Jokowi tipikal pemimpin yang tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Sosoknya juga tegas.

Hubungan Slank dan Jokowi sangat mesra kali itu. Jokowi mengunjungi Markas Slank di Gang Potlot. Jokowi menyebut Slank adalah Pelopor Revolusi Mental Indonesia.

Slank punya peran besar dalam penggalangan massa dalam kampanye Jokowi. Beberapa yang besar adalah Deklarasi Revolusi Harmoni untuk Revolusi Mental yang digelar di Parkir Timur Senayan, Jakarta, Rabu (11/6/2014).

Puncaknya adalah Konser Salam Dua Jari yang digelar Sabtu (5/7/2014) lalu di Gelora Bung Karno, Jakarta. Puluhan ribu pendukung Jokowi tumpah ruah di sana. Slank tak sendiri, ada 200 artis dan seniman yang juga memeriahkan acara besar tersebut.

Setelah Jokowi menang, Slank mencoba menarik diri. Bimbim pernah menyatakan kekecewaannya saat Jokowi menunjuk Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Menurut Bimbim, Slank sudah menyerahkan daftar 46 bersih yang layak dipilih Jokowi untuk calon menteri dan pejabat.

Kini, di Pilgub DKI 2017, Slank kembali menunjukkan dukungannya kepada salah satu calon. Slank tegas mendukung pasangan Ahok- Djarot untuk duduk di kursi DKI-1 dan DKI-2.

Kemarin, Ahok-Djarot berkunjung ke markas Slank, di Potlot, Jaksel. Keduanya bahkan resmi menjadi anggota Slankers setelah resmi teregistrasi.

Pentolan Grup Band Slank, Bimbim mengatakan, sebagai teman sejati tidak seharusnya meninggalkan kawannya saat ada masalah. Begitupun dukungan kepada Ahok tak akan mengendur saat tengah dirundung kasus dugaan penistaan agama.

"Kita yakin, kalau soal baunya ketahuan kalau orang lurus sih. Selama lurus, kita kan concern sama antikorupsi ya. Selama bisa ngebenahin itu Jakarta kan APBD-nya gila-gilaan loh. Kalau bukan orang yang serius, lurus, bersih, megang ya bahaya," katanya di kediamannya, Jalan Gang Potlot III, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (22/12).

Bimbim menjelaskan, selama masa kepemimpinan Ahok, Jakarta telah mengalami perubahan. Sehingga kini usaha itu harus terus dilanjutkan untuk mendapatkan Jakarta yang lebih baik.

"Gue kan lahir di sini, bertahun-tahun ya kelihatanlah begitu ada kemarin Pak Jokowi sekarang diganti Pak Ahok ya berasa," ujarnya.


Dia mengaku tidak perlu mengajak para Slankers untuk mendukung Ahok. Dengan adanya silaturahmi ini merupakan kode keras terhadap para fans Grup Band Slank untuk mengikutinya memilih nomor dua saat Pilkada 15 Februari 2017 mendatang.

"Dengan gini kan udah ngasih kode keras," kata Bimbim

Namun demikian, mereka tidak akan turun mendukung langsung selama masa kampanye. Mereka baru akan mengerahkan tenaga saat Pilgub DKI 2017 berlangsung dua putaran.

"Kita janji, kalau putaran kedua kita akan turun gunung. Tapi, mudah-mudahan sekali (putaran) sudah langsung lewat," katanya.

Read More